"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kira money politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan, money politic akan terus terjadi jika sistem pemilihan kepala daerah saat ini tidak diubah. Money politic menjadi persoalan klasik dalam sejumlah gugatan terkait pemilukada.

"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kiramoney politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud usai acara Pekan Konstitusi di Matraman, Jakarta, Jumat 3 Pebruari 2012.

Mahfud menuturkan, money politic dibedakan berdasar asal uang yang digunakan. Ada money politic yang bersumber uang sendiri, ada pula yang merampok uang negara.

"Yang paling parah money politic itu mencuri uang negara. Itu yang banyak terbukti di MK. Jadi uang APBD itu digunakan untuk kepentingan pilkada," ujarnya.

Selain persoalan uang, sistem pemilukada saat ini juga mengandung kelemahan lain, yaitu diskriminasi promosi. "Misalkan pegawai yang tidak mendukung calon incumbent dipecat. Kalau mendukung incumbent, tapi incumbentnya kalah, dia dipecat lagi oleh yang menang. Itu kasihan. Kita perlu memikirkan sistem yang lebih baik," ujar Mahfud.• VIVAnews

Nunun Nurbaetie sehat di pelarian terbukti

Kecurigaan banyak orang bahwa Nunun Nurbaetie sehat di pelarian terbukti. Dalam beberapa foto yang diperoleh Tempo dari sumber di satu lembaga negara terlihat, tersangka perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu sedang jalan-jalan di pusat keramaian.

Nunun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Mei lalu. Ia dituduh menebar 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar ke sejumlah politikus anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004. Istri mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Purnawirawan Adang Daradjatun ini diduga melakukannya demi memenangkan Miranda Goeltom pada pemilihan di Dewan.

Lanjut ...