DKI-1 2012: Popularitas Vs. Kekuatan Uang Vs. Solidaritas Kelompok, Siapa Menang?

Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Ari Dwipayana, mengatakan Pilkada DKI Jakarta adalah pertarungan antara popularitas dengan kekuatan uang dan solidaritas kelompok.

Menurut Ari, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) adalah satu-satunya pasangan yang mengandalkan modal besar dari segi popularitas. “Jokowi terkenal inovatif dan Ahok yang Chinese harapan baru bagi masalah multietnis di Jakarta. Mereka unik dan fenomenal,” kata Ari, Rabu, 21 Maret 2012.

Menurut Ari, Jokowi-Ahok terkenal pernah mengeluarkan kebijakan populis di Solo dan Belitung Timur sehingga secara personal tampak kreatif dan menjadi idola media. Namun, Ari mengingatkan, jalan bagi pasangan ini menuju DKI 1 dan DKI 2 belum tentu mulus. Sebab, dalam tradisi elektoral di Indonesia, popularitas tak selalu kongruen dengan elektabilitas figur. “Mereka tak punya uang. Itu kelemahannya,” kata Ari.

Jokwi-Ahok

Padahal, kata pengajar Program Pascasarjana Fisipol UGM ini, uang masih berperan kuat dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Contohnya Alex Nurdin, calon dari Partai Golkar atau Fauzi Bowo, incumbent calon Partai Demokrat, memiliki modal yang tak dipunyai pasangan Jokowi-Ahok ini. “Golkar lebih memilih Alex ketimbang Tantowi yang lebih populer, pasti karena perhitungan logistik,” kata Ari.

Selain uang, Ari menambahkan, solidaritas kelompok keagamaan dan etnis juga masih menjadi tolak ukur kemenangan pilkada di banyak daerah. Kata dia, Fauzi Bowo memiliki kedekatan dengan kelompok Betawi, sedangkan Hidayat Nurwahid punya basis pendukung dari kelompok keagamaan yang kuat. “Jadi, semua partai besar usung calon dengan keunggulan berbeda,” kata Ari.

Alex Noerdin-Nono Sampono

Situasi ini, menurut Ari, bisa menjadi penentu perubahan model tradisi elektoral di Indonesia. Dia menilai, hasil pilkada ini akan membuktikan seberapa besar harapan masyarakat pada munculnya figur pemimpin alternatif yang memiliki citra kreatif dan punya ide-ide baru. “Semua tahu, Jakarta barometer nasional, hasil Pilkada DKI Jakarta pasti berpengaruh pada Pemilu 2014,” ujarnya.

Hidayat Nurwahid-Prof. Didik J Rachbini

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kira money politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan, money politic akan terus terjadi jika sistem pemilihan kepala daerah saat ini tidak diubah. Money politic menjadi persoalan klasik dalam sejumlah gugatan terkait pemilukada.

"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kiramoney politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud usai acara Pekan Konstitusi di Matraman, Jakarta, Jumat 3 Pebruari 2012.

Mahfud menuturkan, money politic dibedakan berdasar asal uang yang digunakan. Ada money politic yang bersumber uang sendiri, ada pula yang merampok uang negara.

"Yang paling parah money politic itu mencuri uang negara. Itu yang banyak terbukti di MK. Jadi uang APBD itu digunakan untuk kepentingan pilkada," ujarnya.

Selain persoalan uang, sistem pemilukada saat ini juga mengandung kelemahan lain, yaitu diskriminasi promosi. "Misalkan pegawai yang tidak mendukung calon incumbent dipecat. Kalau mendukung incumbent, tapi incumbentnya kalah, dia dipecat lagi oleh yang menang. Itu kasihan. Kita perlu memikirkan sistem yang lebih baik," ujar Mahfud.• VIVAnews

Mahfud MD: Hampir Semua Pilkada di Indonesia dalam Kurun Dua Tahun Terakhir Berakhir Dengan Sengketa

"Pilkada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar Pilkada itu terdapat 392 sengketa," ungkapnya sebelum kembali ke Jakarta, Jumat (20/1/2012) sore.

Selanjutnya dari 392 sengketa Pilkada tersebut, menurut dia, hanya 45 perkara atau sekitar 9 persen yang bisa diproses MK. Selebihnya bukan masuk ranah MK untuk menyidangkan perkara itu.

Menurut mantan Menteri Pertahanan di masa Presiden H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, munculnya sengketa Pilkada tersebut karena sebagian besar peserta demokrasi tidak mau menerima kekalahan.

"Kami menilai mereka yang ikut dalam pesta demokrasi tingkat daerah itu tidak faham dan tidak siap dengan kekalahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.

Ia berharap, masyarakat agar mengerti dan memahami posisi para hakim yang menangani sengketa Pilkada.

"Karena selama ini selalu ada tudingan, hakim yang menangani sengketa Pilkada, menerima suap untuk memenangkan pihak-pihak tertentu," demikian Mahfud MD.

Mahfud MD di Banjarmasin untuk melantik Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII Kalsel, yang baru terbentuk.

Dalam kunjungan kerja ke Kalsel itu, Ketua MK tersebut juga memberikan kuliah umum, serta khotbah Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Ia juga menyempatkan diri mampir ke kantor Banjarmasin Post Group, sebuah surat kabar tertua dan terbesar di Kalsel, dan diterima Pemimpin Umumnya, Gusti Rudy Effendi.

Kompas