Gambar Abdurrahman Wahid kerap disandingkan dengan foto para calon legislatif dari berbagai partai. Keluarga Gus Dur pun tidak keberatan dengan upaya pendongkrakan suara tersebut.
Menurut Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur, semua politisi dengan latar belakang partai apa pun boleh memampangkan foto bapaknya. "Namun tidak untuk Partai Kebangkitan Bangsa milik Muhaimin Iskandar," katanya saat menghadiri Milad Nahdlatul Ulama di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat, Jumat, 31 Januari 2014.
Inspirasi, pencerahan dan pencerdasan.
Tampilkan postingan dengan label Gus Dur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gus Dur. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 01 Februari 2014
Senin, 10 Desember 2012
Ada Soal Ujian yang Lecehkan Gus Dur
Tasikmalaya - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendesak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengungkap pembuat soal ujian akhir sekolah (UAS) tingkat SMA/MA yang dinilai menghina almarhum Gus Dur. Desakan ini muncul saat pertemuan antara pihak PC NU dengan pejabat Kemenag Kota Tasikmalaya, DPRD, dan Dinas Pendidikan membahas soal ujian tersebut, Senin, 10 Desember 2012.
"Kami minta Kemenag Provinsi Jabar untuk selesaikan soal ini secara hukum. Cari pihak yang terlibat dalam pembuatan soal dan materi yang jadi bahan (pembuatan soal), yakni buku tersebut (sejarah)," kata Ketua GP Anshor Kota Tasikmalaya, Atang Setiawan, Senin, 10 Desember 2012.
Sebelumnya, soal UAS mata pelajaran sejarah tingkat SMA/MA Nomor 33 dinilai melecehkan Gus Dur. Soal tersebut berisi pertanyaan penyebab jatuhnya pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jawaban pilihan ganda ini ada lima, yakni karena kasus Brunei Gate dan Bulog Gate, pidato kontroversial, dukungan terhadap keluarga Cendana, mengeluarkan dekrit, dan bubarkan DPR.
Atang juga mendesak agar soal ujian dianulir dan buku sejarah ditarik. Selain itu, dia meminta Kemenag meminta maaf di media massa selama tujuh hari.
Pada kesempatan itu, Ketua PC NU Kota Tasikmalaya, Iman Saputra, mengatakan buku sejarah yang diterbitkan CV Cempaka Putih, Klaten, sangat sentimen terhadap Gus Dur.
"Materi buku itu hanya menonjolkan kelemahan-kelemahan Gus Dur. Keberhasilan-keberhasilannya mana? Tak ada yang diungkap. Itu sentimen," jelas dia.
Menurut dia, sejarah pemerintahan Gus Dur tidak seperti yang dimuat di buku. Karena itu, penyusun buku harus diberi sanksi. "Untuk pembuat soal (UAS) dan kisi-kisi, mereka kan membuat itu sesuai buku. Mereka taat buku," kata dia.
Kepala Kemenag Kota Tasikmalaya Ahmad Fathony menerangkan, Kemenag Wilayah Jabar memohon maaf atas keteledoran mengenai pembuatan soal dan buku sejarah tersebut. Selain itu, Kemenag akan menarik buku-buku sejarah yang dinilai keliru dan harus diluruskan. Terkait soal UAS, pihaknya akan menganulir satu soal yang dianggap melecehkan Gus Dur. "Dari Kanwil Jabar juga sudah menemui keluarga Gus Dur di Ciganjur," Ahmad menjelaskan.
Ditanya apakah munculnya soal tersebut sengaja direkayasa, Ahmad membantahnya. Kata dia, tak ada rekayasa, tapi hanya keteledoran dari pihak editor yang berdampak pada tersinggungnya warga Nahdliyin.
"Hal ini mungkin ada kelemahan dari segi editor sehingga muncul soal seperti itu," kata Ahmad.
Pantauan Tempo, ketika pertemuan Pengurus NU dan Kemenag berlangsung berlangsung, aktivis PMII dan IPNU mengadakan aksi unjuk rasa di luar kantor PC NU Kota Tasikmalaya, Jalan Dr Sukardjo. Mahasiswa sempat menggembosi empat ban mobil bernopol Z 22 H milik Kemenag Kota Tasik. Mahasiswa juga menutup Jalan Dr Sukardjo. Pertemuan antara PC NU dengan Kemenag dimulai pukul 09.00 sampai pukul 13.00 WIB.
"Kami minta Kemenag Provinsi Jabar untuk selesaikan soal ini secara hukum. Cari pihak yang terlibat dalam pembuatan soal dan materi yang jadi bahan (pembuatan soal), yakni buku tersebut (sejarah)," kata Ketua GP Anshor Kota Tasikmalaya, Atang Setiawan, Senin, 10 Desember 2012.
Sebelumnya, soal UAS mata pelajaran sejarah tingkat SMA/MA Nomor 33 dinilai melecehkan Gus Dur. Soal tersebut berisi pertanyaan penyebab jatuhnya pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jawaban pilihan ganda ini ada lima, yakni karena kasus Brunei Gate dan Bulog Gate, pidato kontroversial, dukungan terhadap keluarga Cendana, mengeluarkan dekrit, dan bubarkan DPR.
Atang juga mendesak agar soal ujian dianulir dan buku sejarah ditarik. Selain itu, dia meminta Kemenag meminta maaf di media massa selama tujuh hari.
Pada kesempatan itu, Ketua PC NU Kota Tasikmalaya, Iman Saputra, mengatakan buku sejarah yang diterbitkan CV Cempaka Putih, Klaten, sangat sentimen terhadap Gus Dur.
"Materi buku itu hanya menonjolkan kelemahan-kelemahan Gus Dur. Keberhasilan-keberhasilannya mana? Tak ada yang diungkap. Itu sentimen," jelas dia.
Menurut dia, sejarah pemerintahan Gus Dur tidak seperti yang dimuat di buku. Karena itu, penyusun buku harus diberi sanksi. "Untuk pembuat soal (UAS) dan kisi-kisi, mereka kan membuat itu sesuai buku. Mereka taat buku," kata dia.
Kepala Kemenag Kota Tasikmalaya Ahmad Fathony menerangkan, Kemenag Wilayah Jabar memohon maaf atas keteledoran mengenai pembuatan soal dan buku sejarah tersebut. Selain itu, Kemenag akan menarik buku-buku sejarah yang dinilai keliru dan harus diluruskan. Terkait soal UAS, pihaknya akan menganulir satu soal yang dianggap melecehkan Gus Dur. "Dari Kanwil Jabar juga sudah menemui keluarga Gus Dur di Ciganjur," Ahmad menjelaskan.
Ditanya apakah munculnya soal tersebut sengaja direkayasa, Ahmad membantahnya. Kata dia, tak ada rekayasa, tapi hanya keteledoran dari pihak editor yang berdampak pada tersinggungnya warga Nahdliyin.
"Hal ini mungkin ada kelemahan dari segi editor sehingga muncul soal seperti itu," kata Ahmad.
Pantauan Tempo, ketika pertemuan Pengurus NU dan Kemenag berlangsung berlangsung, aktivis PMII dan IPNU mengadakan aksi unjuk rasa di luar kantor PC NU Kota Tasikmalaya, Jalan Dr Sukardjo. Mahasiswa sempat menggembosi empat ban mobil bernopol Z 22 H milik Kemenag Kota Tasik. Mahasiswa juga menutup Jalan Dr Sukardjo. Pertemuan antara PC NU dengan Kemenag dimulai pukul 09.00 sampai pukul 13.00 WIB.
Label:
Atang Setiawan,
Brunei Gate,
Bulog Gate,
dekrit,
Dinas Pendidikan,
DPRD,
GP Anshor,
Gus Dur,
Kemenag,
KH Abdurrahman Wahid,
lecehkan,
MA,
nomor 33,
PCNU,
sejarah,
SMA,
soal,
Tasikmalaya,
UAS,
ujian
Senin, 26 November 2012
"LPBH PBNU Akan Melayangkan Somasi Kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” Kata Andi Najmi Fuadi (Ketua)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melayangkan somasi terhadap Partai Demokrat terkait pernyataan petinggi partai itu, Soetan Bathoegana, yang dinilai melecehkan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan tokoh kebanggaan NU.
“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Senin (26/11/2012).
Selanjutnya ...
Jumat, 17 Agustus 2012
Almarhum Gur Dur Pun Jatuh Cinta Pada Ahok
"Kita semua akan memilih Ahok karena cinta," kata mantan Presiden itu dalam pidatonya seperti ditayangkan layanan video streaming YouTube, Kamis, 16 Agustus 2012.
Video berdurasi 1 menit 52 detik itu diambil dari siaran Metro TV. Dukungan tersebut disampaikan Gus Dur ketika Ahok menjadi calon Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007.
Dalam kampanyenya, Gus Dur mengutip salah satu ayat Al-Quran tentang penciptaan laki-laki dan perempuan, serta menjadikan manusia dengan beragam suku dan bangsa.
"Allah menciptakan kalian dalam rupa perempuan dan lelaki. Ahok itu lelaki atau perempuan?" kata Gus Dur yang duduk di kursi roda. Pertanyaan itu sontak dijawab oleh sejumlah orang di sekitarnya, "Lelaki."
Gus Dur yang mengenakan peci dan batik berwarna cokelat menambahkan, keadaan masyarakat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu ditujukan supaya mereka saling mengetahui dan mengenal. "Kalau sudah mengenal bisa menjadi sayang dan cinta," ujarnya. "Jadi kenapa memilih Ahok? Karena cinta."
Sumber: *
Sabtu, 21 Januari 2012
Mahfud MD: Hampir Semua Pilkada di Indonesia dalam Kurun Dua Tahun Terakhir Berakhir Dengan Sengketa
"Pilkada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar Pilkada itu terdapat 392 sengketa," ungkapnya sebelum kembali ke Jakarta, Jumat (20/1/2012) sore.
Selanjutnya dari 392 sengketa Pilkada tersebut, menurut dia, hanya 45 perkara atau sekitar 9 persen yang bisa diproses MK. Selebihnya bukan masuk ranah MK untuk menyidangkan perkara itu.
Menurut mantan Menteri Pertahanan di masa Presiden H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, munculnya sengketa Pilkada tersebut karena sebagian besar peserta demokrasi tidak mau menerima kekalahan.
"Kami menilai mereka yang ikut dalam pesta demokrasi tingkat daerah itu tidak faham dan tidak siap dengan kekalahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.
Ia berharap, masyarakat agar mengerti dan memahami posisi para hakim yang menangani sengketa Pilkada.
"Karena selama ini selalu ada tudingan, hakim yang menangani sengketa Pilkada, menerima suap untuk memenangkan pihak-pihak tertentu," demikian Mahfud MD.
Mahfud MD di Banjarmasin untuk melantik Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII Kalsel, yang baru terbentuk.
Dalam kunjungan kerja ke Kalsel itu, Ketua MK tersebut juga memberikan kuliah umum, serta khotbah Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
Ia juga menyempatkan diri mampir ke kantor Banjarmasin Post Group, sebuah surat kabar tertua dan terbesar di Kalsel, dan diterima Pemimpin Umumnya, Gusti Rudy Effendi.
Selanjutnya dari 392 sengketa Pilkada tersebut, menurut dia, hanya 45 perkara atau sekitar 9 persen yang bisa diproses MK. Selebihnya bukan masuk ranah MK untuk menyidangkan perkara itu.
Menurut mantan Menteri Pertahanan di masa Presiden H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, munculnya sengketa Pilkada tersebut karena sebagian besar peserta demokrasi tidak mau menerima kekalahan.
"Kami menilai mereka yang ikut dalam pesta demokrasi tingkat daerah itu tidak faham dan tidak siap dengan kekalahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.
Ia berharap, masyarakat agar mengerti dan memahami posisi para hakim yang menangani sengketa Pilkada.
"Karena selama ini selalu ada tudingan, hakim yang menangani sengketa Pilkada, menerima suap untuk memenangkan pihak-pihak tertentu," demikian Mahfud MD.
Mahfud MD di Banjarmasin untuk melantik Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII Kalsel, yang baru terbentuk.
Dalam kunjungan kerja ke Kalsel itu, Ketua MK tersebut juga memberikan kuliah umum, serta khotbah Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
Ia juga menyempatkan diri mampir ke kantor Banjarmasin Post Group, sebuah surat kabar tertua dan terbesar di Kalsel, dan diterima Pemimpin Umumnya, Gusti Rudy Effendi.
Langganan:
Postingan (Atom)



