"Saya kira nanti kita akan buat semuanya sistem kartu, sebentar saya tunjukkan," kata Walikota Solo ini sambil menunjukkan kartu berwarna kuning seukuran KTP yang dilaminating. Dia mengeluarkan kartu itu dari dompetnya.
Hal itu disampaikan sarjana kehutanan UGM ini di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).
Tampak dalam kartu itu, data umum identitas diri dan foto. Dia menambahkan, dengan kartu untuk kesehatan yang sudah diterapkannya selama 6 tahun di Solo ini, Jokowi ingin membangun sistem, bukan hanya menyiapkan anggarannya.
"Kalau anggarannya ada tapi sistemnya belum terbangun ya anggarannya akan lari ke mana-mana. Tapi kalau sistemnya sudah terbangun, baru tinggal dicari anggaran, masuk dan berjalan," imbuhnya.
Dengan manajemen kontrol yang baik, dirinya yakin sistem ini bisa berjalan di Jakarta. Kartu kesehatan dan pendidikan juga merupakan alat kontrol yang baik.
"Jadi kesehatan harus dengan sistem kartu seperti ini, ini manajemen kontrolnya mudah, dan harus komprehensif. Lihat dia, tidak mampu benar atau tidak? Dia miskin benar atau nggak? Kemudian di sini ada apa yang dilayani, apa yang tidak dilayani. Ada semuanya. Jadi tidak hanya menganggarkan kemudian bagi-bagi, siapa-siapa yang harus dapat dan tidak pakai SKTM (Surat Keteranga Tidak Mampu). Itu sudah sakit, harus datang ke RT/RW/Kelurahan, makin sakit itu," tuturnya.
Dengan kartu kesehatan ini, warga bisa berobat ke mana saja, rumah sakit pemerintah atau swasta, hingga poliklinik dan puskesmas. Pihak rumah sakitlah yang akan menagih ke Pemprov DKI.
"Dengan kartu kesehatan ini nanti bisa ke mana-mana, dengan ini saja. Sakit sekarang, datang ke rumah sakit swasta, datang ke rumah sakit negeri, datang ke puskesmas, datang poliklinik, bawa ini. Sudah nanti rumah sakit yang charge ke pemerintah DKI, itu saja. Ini sistem yang sudah kita jalani 6 tahun, yang pendidikan sudah berjalan 4 tahun," jelas Jokowi yang berkemeja kotak-kotak ini.
(nwk/nrl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar