Simulasi Kekuatan Duet Mega-Jokowi

Mungkin saja PDIP masih melihat peluang duet Mega-Jokowi di Pilpres 2014. Namun peluang menang itu sangat tipis dibandingkan jika PDIP mengusung Jokowi sebagai capres di 2014.

Lembaga survei Charta Politica melakukan survei terkait elektabilitas capres saat ini pada akhir 2013 lalu. Hasilnya Jokowi memuncaki dengan 38,4% suara, sementara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya 2,8% suara jauh di bawah Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Wiranto.

Jokowi Menjadi Fenomenal di Media Asing

Sejumlah media asing kerap mengikuti kegiatan Jokowi sehari-hari. Bahkan tak sedikit yang membuat ulasan khusus tentang sang politikus PDIP tersebut. Mulai dari TV5 asal Prancis hingga media-media cetak luar negeri.

Media kenamaan Amerika Serikat New York Times pada Rabu (25/9) menyoroti kegiatan blusukan Jokowi. Bahkan mereka menyebutnya 'A Governor at Home on the Streets'.

New York Times juga menggambarkan bagaimana Jokowi merupakan sebuah harapan di mana dia tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Jokowi dipuji sebagai politisi yang bersih. Jokowi juga dinilai sukses membereskan Tanah Abang dan Waduk Pluit.

PDIP AS, Kirim Surat: Pemberhentian Sementara Ibu Sri Mulyani di World Bank

Jakarta - Seseorang yang mengaku dari PDI Perjuangan Amerika Serikat, Sonny Sofiandi mengirimkan surat resmi atas nama PDIP yang ditujukan kepada Bank Dunia. Surat tersebut berisi meminta pemberhentian sementara Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Bank Dunia terkait pemberantasan korupsi.

"Dengan Hormat, dengan ini kami dari PDI Perjuangan Amerika Melampirkan Surat yang ditujukan ke World Bank untuk pemberhentian sementara Ibu Sri Mulyani di World Bank sebagai perjuangan dalam pemberantasan Korupsi di indonesia selanjutnya kami harapkan agar KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan juga pihak-pihak terkait seperti Boediono dan SBY," ungkap Sonny dalam suratnya seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Surat yang ditujukan kepada Robert Zoellick selaku Presiden Bank Dunia ini berisi pemberitahuan Sri Mulyani merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Sri Mulyani yang menggagas kebijakan tersebut dinilai salah karena tidak ijin kepada DPR dalam melakukan bailout.

"Ini pelanggaran kewenangan. SBY dan Boediono terkait dengan transaksi ini dan dana tersebut digunakan untuk kampanye Pemilu Presiden pada 2009 silam," tuturnya.

Sonny meminta Bank Dunia segera merespon surat tersebut, dan Sri Mulyani harus diberhentikan dari jabatan di Bank Dunia agar tidak memiliki alasan untuk tidak pulang ke Indonesia dan menghadapi pemeriksaan dari pihak berwenang.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sonny dan Robbynson H Suy dengan cap PDIP Amerika Serikat dan kop surat serta lambang moncong putih.
(dru/dnl)

Kartu Kesehatan & Pendidikan Untuk DKI Ala Jokowi

Joko Widodo, cagub DKI dari PDIP menebar konsepnya di bidang pendidikan dan kesehatan bila terpilih menjadi DKI 1. Solusinya, seperti yang sudah dilakukannya di Solo, satu kartu untuk semua layanan kesehatan dan pendidikan. Seperti apa?

"Saya kira nanti kita akan buat semuanya sistem kartu, sebentar saya tunjukkan," kata Walikota Solo ini sambil menunjukkan kartu berwarna kuning seukuran KTP yang dilaminating. Dia mengeluarkan kartu itu dari dompetnya.

Hal itu disampaikan sarjana kehutanan UGM ini di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).

Tampak dalam kartu itu, data umum identitas diri dan foto. Dia menambahkan, dengan kartu untuk kesehatan yang sudah diterapkannya selama 6 tahun di Solo ini, Jokowi ingin membangun sistem, bukan hanya menyiapkan anggarannya.

"Kalau anggarannya ada tapi sistemnya belum terbangun ya anggarannya akan lari ke mana-mana. Tapi kalau sistemnya sudah terbangun, baru tinggal dicari anggaran, masuk dan berjalan," imbuhnya.

Dengan manajemen kontrol yang baik, dirinya yakin sistem ini bisa berjalan di Jakarta. Kartu kesehatan dan pendidikan juga merupakan alat kontrol yang baik.

"Jadi kesehatan harus dengan sistem kartu seperti ini, ini manajemen kontrolnya mudah, dan harus komprehensif. Lihat dia, tidak mampu benar atau tidak? Dia miskin benar atau nggak? Kemudian di sini ada apa yang dilayani, apa yang tidak dilayani. Ada semuanya. Jadi tidak hanya menganggarkan kemudian bagi-bagi, siapa-siapa yang harus dapat dan tidak pakai SKTM (Surat Keteranga Tidak Mampu). Itu sudah sakit, harus datang ke RT/RW/Kelurahan, makin sakit itu," tuturnya.

Dengan kartu kesehatan ini, warga bisa berobat ke mana saja, rumah sakit pemerintah atau swasta, hingga poliklinik dan puskesmas. Pihak rumah sakitlah yang akan menagih ke Pemprov DKI.

"Dengan kartu kesehatan ini nanti bisa ke mana-mana, dengan ini saja. Sakit sekarang, datang ke rumah sakit swasta, datang ke rumah sakit negeri, datang ke puskesmas, datang poliklinik, bawa ini. Sudah nanti rumah sakit yang charge ke pemerintah DKI, itu saja. Ini sistem yang sudah kita jalani 6 tahun, yang pendidikan sudah berjalan 4 tahun," jelas Jokowi yang berkemeja kotak-kotak ini.

(nwk/nrl)

Jokowi Lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

Wali Kota Surakarta Joko Widodo alias Jokowi lolos uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seleksi yang dihadiri seluruh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu menganggap Jokowi sebagai kader berprestasi. Popularitas, kapasitas, dan integritas Jokowi dianggap layak untuk bersaing memperebutkan kursi DKI-1.

Ketua Tim Seleksi Bakal Calon DKI-1 PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, meski sudah lolos seleksi, nama Jokowi belum bisa langsung diumumkan sebagai calon partai. "Kami masih terus memperhatikan perkembangan di masyarakat," kata Djarot Selasa 6 Maret 2012.

Saat ini PDIP masih menunggu hasil final survei internal dan survei lembaga survei Indobarometer serta Sirus Network. PDIP, kata Djarot, juga masih harus menjajaki respons partai lain yang akan diajak berkoalisi. Maklum, PDIP hanya memiliki 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, kurang empat suara lagi untuk memenuhi syarat minimal mengajukan pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum.

Djarot mengatakan partainya akan mengoptimalkan detik-detik terakhir pendaftaran calon. "Dari partai lain juga belum melemparkan nama," ujarnya. Pendaftaran ke KPU baru akan dibuka pada 13-19 Maret nanti.

Selain itu, menurut Djarot, PDIP menyiapkan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Nono Sampono sebagai kandidat. Mereka berdua mengungguli tiga nama lain yang dielus partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Tiga nama itu adalah Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, dan anak Ali Sadikin, Boy Bernardi Sadikin, yang tak lolos seleksi di markas DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta. Prijanto dan Bambang D.H. mengundurkan diri dari seleksi, sedangkan Boy mengaku belum siap.

Nono Sampono menyatakan optimistis bisa maju sebagai calon Gubernur DKI. Ia mengklaim telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra yang memiliki enam kursi di DPRD.

Jokowi juga menyatakan optimismenya. Dia mengajukan syarat hanya mau diusung sebagai gubernur. "Kalau cuma wakil gubernur, mending tetap di Solo," ujarnya. Meski berasal dari daerah, ia menegaskan, siap bertanding. Jokowi yakin mampu bersaing dengan calon lain, termasuk dengan calon incumbent Fauzi Bowo.

SYAILENDRA | AGUSSUP

Pujian Abraham Samad Untuk Jokowi

Bukan hanya kalangan masyarakat luas yang memuji kepimpinan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pun mengungkapkan kekagumannya terhadap Jokowi.

Pak Jokowi sungguh luar biasa sebagai kepala daerah, wali kota yang bisa memberi inspirasi bagi seluruh kepala daerah.

Pujian Ketua KPK untuk Jokowi sebagai sosok pemimpin yang memberi inspirasi pun dilontarkannya saat menghadiri acara diskusi yang digelar PDIP "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang. Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

"Diantara kader-kader PDIP yang hadir di sini, ada birokrasi, ada yang gubernur, dan satu lagi apakah ada Pak Jokowi," tanya Abraham pada kader PDIP yang hadir saat itu.

"Pak Jokowi sungguh luar biasa sebagai kepala daerah, wali kota yang bisa memberi inspirasi bagi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia," sambungnya, setelah tahu Jokowi ada diantara orang-orang tersebut.

Abraham berharap Jokowi dapat menjadi teladan bagi kepala daerah di Indonesia yang anti korupsi dan membela rakyat kecil. Memperhatikan nasib rakyatnya. "Semoga semua pemimpin bisa meneladeni Pak Jokowi. Kalau semangat antikorupsi dan semangat pak Jokowi ditularkan ke seluruh Tanah Air, saya pikir perlahan-lahan negara ini menjadi baik, korupsi dapat dicegah," kata Abraham.

Seperti yang diketahui, di bawah kepemimpinan Jokowi, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto "Solo: The Spirit of Java". Jokowi mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka.

Selain itu, Jokowi juga memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik. Ia juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Tak hanya itu, pria yang meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 ini juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka.

Kompas