SBY Tunjuk Lutfi Sebagai Menteri Perdagangan Baru

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan baru di Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Gita Wirjawan yang telah efektif mengundurkan diri per 1 Februari 2014.

"Saya memandang saudara Muhammad Lutfi cakap dan mampu menggantikan Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.

Lutfi, yang masih menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu, ikut hadir bersama Gita Wirjawan dalam jumpa pers di Istana. Hadir dalam jumpa pers itu antara lain Wapres Boediono.

SBY Barter Jabatan Dengan Boediono?

Presiden SBY membantah dan menjelaskan kabar terkait barter jabatan untuk Wakil Presiden Boediono.

Di halaman 133 buku terbarunya, 'Selalu Ada Pilihan', Presiden SBY menilai fitnah tersebut tak kalah seru dengan fitnah lainnya bahkan cenderung kreatif.

"Pada saat Pak Boediono, Gubernur BI waktu itu, memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century di akhir November 2008, dikatakan seseorang bahwa sayalah yang memintanya. Dengan imbalan Pak Boediono akan saya jadikan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2009, atau tahun depannya. Lebih lanjut sang juru fitnah itu mengatakan bahwa tindakan itu termasuk gratifikasi. Coba, kreatif kan?" tulisnya di buku setebal 824 halaman itu.

Jokowi Menjadi Fenomenal di Media Asing

Sejumlah media asing kerap mengikuti kegiatan Jokowi sehari-hari. Bahkan tak sedikit yang membuat ulasan khusus tentang sang politikus PDIP tersebut. Mulai dari TV5 asal Prancis hingga media-media cetak luar negeri.

Media kenamaan Amerika Serikat New York Times pada Rabu (25/9) menyoroti kegiatan blusukan Jokowi. Bahkan mereka menyebutnya 'A Governor at Home on the Streets'.

New York Times juga menggambarkan bagaimana Jokowi merupakan sebuah harapan di mana dia tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Jokowi dipuji sebagai politisi yang bersih. Jokowi juga dinilai sukses membereskan Tanah Abang dan Waduk Pluit.

Skandal Aceng Fikri Bikin Garut Mendunia

Garut sudah terkenal dengan dodol dan domba. Tapi kali ini Garut menjadi lebih terkenal dengan kasus skandal pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora (18). Pernikahan yang bertahan 4 hari, dan memancing unjuk rasa warga menuntut mundurnya Aceng juga menjadi pemberitaan media internasional.

Berdasarkan penelusuran detikcom, Rabu (5/12/2012) dua kantor berita asing Associated Press (AP) dan Agence France de Press (AFP) pun menyorot kasus Aceng Fikri. 2 Kantor berita itu banyak dikutip media internasional lainnya.

Nah, selain dua kantor berita itu, media asing lainnya, The Guardian, media asal Inggris, menulis judul 'Indonesians protest over Garut chief's text-message divorce'. Dalam pemberitaannya media ternama di Inggris ini mengulas pernikahan dan perceraian Aceng dan maraknya unjuk rasa.

Media AS Huffingtonpost juga menulis kisah skandal Aceng dengan judul 'Aceng Fikri, Indonesia Official, Divorces Via Text Message To Teen Wife After 4 Days, Protests Follow'. Media asal Inggris, BBC, juga mengupas soal skandal Aceng dengan judul 'Outrage after Indonesian official divorces teenage bride'.

Aceng kini menjadi sorotan di dalam negeri. Mulai dari Presiden SBY yang menilai perilaku Aceng tak pantas sampai siswa SD di Garut ikut unjuk rasa menuntut Aceng mundur.

Aceng juga sudah muncul beberapa kali. Terakhir pada Selasa (4/12) malam, dia kembali meminta maaf kepada warga Garut dan masyarakat indonesia. Aceng juga mengancam melaporkan mantan istrinya Fany atas pencemaran nama baik.

Sumber: *

PDIP AS, Kirim Surat: Pemberhentian Sementara Ibu Sri Mulyani di World Bank

Jakarta - Seseorang yang mengaku dari PDI Perjuangan Amerika Serikat, Sonny Sofiandi mengirimkan surat resmi atas nama PDIP yang ditujukan kepada Bank Dunia. Surat tersebut berisi meminta pemberhentian sementara Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Bank Dunia terkait pemberantasan korupsi.

"Dengan Hormat, dengan ini kami dari PDI Perjuangan Amerika Melampirkan Surat yang ditujukan ke World Bank untuk pemberhentian sementara Ibu Sri Mulyani di World Bank sebagai perjuangan dalam pemberantasan Korupsi di indonesia selanjutnya kami harapkan agar KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan juga pihak-pihak terkait seperti Boediono dan SBY," ungkap Sonny dalam suratnya seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Surat yang ditujukan kepada Robert Zoellick selaku Presiden Bank Dunia ini berisi pemberitahuan Sri Mulyani merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Sri Mulyani yang menggagas kebijakan tersebut dinilai salah karena tidak ijin kepada DPR dalam melakukan bailout.

"Ini pelanggaran kewenangan. SBY dan Boediono terkait dengan transaksi ini dan dana tersebut digunakan untuk kampanye Pemilu Presiden pada 2009 silam," tuturnya.

Sonny meminta Bank Dunia segera merespon surat tersebut, dan Sri Mulyani harus diberhentikan dari jabatan di Bank Dunia agar tidak memiliki alasan untuk tidak pulang ke Indonesia dan menghadapi pemeriksaan dari pihak berwenang.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sonny dan Robbynson H Suy dengan cap PDIP Amerika Serikat dan kop surat serta lambang moncong putih.
(dru/dnl)

Perhitungan BBM Versi Rieke Dyah Pitaloka

Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.
"Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini

Ditambahkannya, Ada data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.

Rieke memaparkan data yang beliau kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib, sebagai berikut:
- Indonesia menghasilkan 930.000 barel per hari
- 1 barel = 159 liter
- Harga Minyak Mentah = 105 USD per barel
- Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) = 10 USD per barel = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter
- Biaya LRT untuk 63 miliar Liter = 63 miliar x Rp.566,- = Rp. 35,658 triliun
- Lifting = 930.000 barel per hari, atau
= 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun
- Hak Indonesia adalah 70 persen maka = 237,615 juta barel per tahun
- Konsumsi BBM di Indonesia = 63 miliar liter per tahun, atau dibagi dengan 159
= 396,226 juta barel per tahun
- Pertamina memperoleh dari Konsumen
= 63 miliar liter x Rp 4500,-
= Rp. 283,5 triliun
- Pertamina membeli dari pemerintah
= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 224,546 triliun
- Kekurangan yang harus diimpor
= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 149,887 triliun

Menurutnya, setelah dihitung sedemikian rupa melalui data-data yang otentik, Rieke berkesimpulan :
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 miliar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 triliun
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 triliun
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 triliun
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 triliun
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp. 410,091 triliun – Rp. 283,5 triliun
= Rp. 126,591 triliun
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 triliun.
*Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 triliun – Rp. 126,591 triliun
= Rp. 97,955 triliun

"Artinya, APBN tidak jebol justru saya jadi bertanya, di mana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 triliun, itu baru hitungan 1 tahun. Di mana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya," ujar politisi yang akrab dipanggil Oneng ini.

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan harga BBM bersubsidi April mendatang. Terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Said Aqil meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik. Misalnya pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tegasnya.


Hak Berdemo

Said Aqil menyatakan demonstrasi adalah hak setiap masyarakat, termasuk dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski demikian, demonstrasi tidak dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menurunkan Presiden SBY dari jabatannya.

"Juga kalau anarki, seperti melempari polisi yang sedang bertugas, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan agama. Demonstrasi hak masyarakat, tapi caranya harus santun," tuturnya.

Ia menegaskan Presiden SBY tidak bisa diturunkan dari jabatannya karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana jabatan seorang presiden berlangsung selama 5 tahun.

"Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi," kata dia.

Said Aqil juga berpesan kepada aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. "Selama pendemo santun hadapi dengan santun." (ren)• VIVAnews

Rp 20 miliar, Biaya Pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono-Siti Rubi Aliya Rajasa?

Pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono-Siti Rubi Aliya Rajasa usai sudah. Meriah dan gemerlap. Sebenarnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan putra Presiden Yudhoyono dan putri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa itu?

Koordinator lembaga nonpemerintah Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Mustar Bonaventura, memperkirakan ongkos seluruh ritual pernikahan, mulai dari siraman, akad nikah di Istana Cipanas, hingga resepsi di Jakarta Convention Center, mencapai Rp 12 miliar. Ada juga tabloid infotainment menyebut Rp 40 miliar.

Sumber Tempo yang menjadi panitia memastikan tebakan itu salah semua. "Yang betul sekitar Rp 20 miliar," katanya.

Menurut sumber ini, biaya paling mahal untuk acara di Cipanas. "Untuk dekor dan tenda saja bisa sampai Rp 4-5 miliar," katanya. Seluruh kain yang digunakan serba baru, seluruh ornamen dekor gemerlap taburan kristal.

Pemilik Akasya Catering yang mengurus sajian pesta di Cipanas, Eni Latief, mengatakan hidangan di sana disediakan untuk 2.000 orang. Ada menu lokal, seperti rawon, soto ambengan, dan lontong kikil--makanan favorit Yudhoyono. Biayanya? "Hitungannya Rp 300 ribu per orang," kata Eni.

Tempo

"Sudah kita ajukan. Jadi untuk sementara kita naikkan. Kalau dulu tunjangannya Rp 1,4 juta, sekarang minimal Rp 5,5 juta. Kalau ditambah gajinya bisa Rp 8-9 juta," kata Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya akan meneken keputusan presiden (keppres) tentang kenaikan gaji peneliti. Usulan kenaikan telah diajukan Kementerian Riset dan Teknologi.

"Sudah kita ajukan. Jadi untuk sementara kita naikkan. Kalau dulu tunjangannya Rp 1,4 juta, sekarang minimal Rp 5,5 juta. Kalau ditambah gajinya bisa Rp 8-9 juta," kata Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Dipo Alam membenarkan bahwa Presiden akan menerbitkan keputusan presiden terkait kesejahteraan peneliti. Namun, Dipo belum dapat memastikan kapan Presiden akan menekennya. "Nanti lah. Kan harus ada koordinasi dulu dengan Menteri Keuangan," kata Dipo.

Seperti diberitakan sebelumnya, ketidakpedulian pemerintah terhadap kegiatan riset antara lain dibuktikan dengan rendahnya gaji profesor riset. Bahkan, gaji berikut tunjangan seorang profesor riset yang berada dalam pangkat tertinggi golongan IV/E masih lebih rendah daripada gaji guru sekolah dasar di Jakarta dan sekitarnya.

Sebagai gambaran, gaji pokok seorang profesor riset golongan IV/E di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), misalnya, saat ini Rp 3,6 juta per bulan. Gaji ini ditambah tunjangan peneliti Rp 1,6 juta per bulan. Pendapatan seorang profesor riset yang menduduki jabatan struktural sedikit lebih tinggi karena mendapatkan tunjangan jabatan Rp 3,2 juta per bulan.

Meski mendapatkan tunjangan struktural, gaji profesor riset yang sudah menempuh pendidikan S-2 dan S-3 di perguruan tinggi luar negeri tetap saja lebih rendah dibandingkan dengan gaji guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, misalnya, bisa membawa pulang gaji Rp 6,5 juta per bulan. Gaji ini terdiri atas gaji pokok guru golongan IV/A sebesar Rp 2,3 juta serta berbagai tunjangan Rp 3,87 juta, sudah termasuk tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok.

Penghasilan profesor di perguruan tinggi negeri jauh lebih baik, bisa sekitar Rp 15 juta per bulan. Begitu juga di negara tetangga, gaji profesor riset bisa sekitar Rp 90 juta per bulan, dan di Jepang Rp 600 juta-Rp 900 juta per bulan. Karena tidak diapresiasi, jangan salahkan jika peneliti Indonesia menerima tawaran untuk meneliti di negara lain.

Kompas

"Sangat tersinggung saya," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi

"Ya, sangat tersinggung, ada koin untuk Presiden. Sangat tersinggung saya," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada wartawan di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Selasa, 1 Februari 2011.

Apakah Presiden tersinggung juga?
"Ya, semua. Beliau (SBY) bagaimana tidak? Wong, dia sama sekali tidak mengeluh," Sudi menegaskan.

Menurut dia, Presiden sama sekali tidak melontarkan keluh-kesah soal gajinya saat berpidato di hadapan para pimpinan TNI/Polri beberapa waktu lalu. "Mereka (pengumpul koin) salah menafsirkan. Mereka itu tidak mendengar apa yang disampaikan Presiden dalam rapim TNI/Polri," kata Sudi.

Rujukan ...