Komjen Nanan: Jangan Kompromi dengan Polisi Korup

Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna punya pesan menyambut hari antikorupsi 9 Desember. Dia meminta agar masyarakat membantu kepolisian dalam mewujudkan polisi yang bersih. Bagaimana caranya?

"Maklumat kapolri mengatakan, tolong masyarakat jangan kompromi dengan polisi brengsek, jangan kompromi dengan polisi korup," kata Nanan di Bandung, Sabtu (8/12/2012).

Nanan menjelaskan, polisi sudah berkomitmen untuk menciptakan polisi yang antikorupsi dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Itu semua bisa dilakukan dengan bantuan masyarakat.

"Polisi kan sudah komitmen dengan memasang pin di dadanya soal antikorupsi. Itu menjadi pelayan prima, anti korupsi, anti kekerasan," jelasnya.

Pemasangan pin itu pun bukan pura-pura, tapi sepenuhnya menjadi tekad kepolisian. "Itu komitmen dan tekad bersama-sama. Jangan mengiming-imingi polisi di jalan. 'Sudahlah pa, daripada ditilang dikasih saja'," jelas Nanan.

Sumber: *

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan harga BBM bersubsidi April mendatang. Terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Said Aqil meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik. Misalnya pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tegasnya.


Hak Berdemo

Said Aqil menyatakan demonstrasi adalah hak setiap masyarakat, termasuk dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski demikian, demonstrasi tidak dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menurunkan Presiden SBY dari jabatannya.

"Juga kalau anarki, seperti melempari polisi yang sedang bertugas, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan agama. Demonstrasi hak masyarakat, tapi caranya harus santun," tuturnya.

Ia menegaskan Presiden SBY tidak bisa diturunkan dari jabatannya karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana jabatan seorang presiden berlangsung selama 5 tahun.

"Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi," kata dia.

Said Aqil juga berpesan kepada aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. "Selama pendemo santun hadapi dengan santun." (ren)• VIVAnews

Masukan dari Tokoh-tokoh, FPI Tidak Perlu Didirikan di Kalteng

Rencana pendirian Front Pembela Islam (FPI) di Provinsi Kalimantan Tengah ditolak sejumlah organisasi massa dan warga suku Dayak. Mereka menilai FPI adalah organisasi massa yang identik dengan kekerasan sehingga tidak sesuai dengan budaya suku Dayak, yaitu Huma Betang, yang mempunyai makna kebersamaan dalam keragaman.

Ketua Gerakan Pemuda Dayak Kalteng Yansen Binti mengatakan filosofi Huma Betang (rumah Betang) di Kalteng menjunjung tinggi perdamaian dan anti-kekerasan serta hidup toleransi yang tinggi antar-umat beragama. "Sementara FPI kerap menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya," kata Yansen, Sabtu, 11 Februari 2012.

Menurut Yansen, rencana pendirian FPI itu mulai terendus saat ada rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) beberapa waktu lalu. Rapat itu meminta masukan mengenai rencana pendirian FPI dari sejumlah ormas di Kalteng, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

Masukan dari tokoh-tokoh, kata Yansen, menilai FPI tidak perlu didirikan di Kalteng. Ketua Biro Pemuda Dewan Adat Dayak Kalteng ini mengatakan FPI merupakan organisasi masyarakat yang dilindungi undang-undang. "Namun sepak terjangnya selama ini identik dengan anarkisme dan kontradiktif dengan filosofi Huma Betang di Kalteng," kata dia. "Karena itu, tegas kita menolak kehadiran mereka di Kalteng."

Yansen mengatakan, penolakan FPI di Kalimantan Selatan ini tak terkait dengan sentimen keagamaan. "Jangan lupa, masyarakat suku Dayak satu keluarga terdiri dari berbagi jenis agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan agama Kaharingan yang merupakan agama asli orang dayak juga masih ada," kata dia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng K.H. Ahmadi Isa mengatakan pembentukan FPI wilayah Kalteng sudah dibatalkan, terutama di Palangkaraya. Pernyataan pembatalan itu, kata Ahmadi Isa, diungkapkan panitia pelaksana pembentukan FPI di hadapan Kepolisian Palangkaraya dan MUI Kalteng pada Jumat, 10 Februari 2012.

"Rencana peringatan Maulid Nabi di Palangkaraya dengan mendatangkan penceramah, Habib M.Rizieq, juga dibatalkan karena sudah ada penolakan dari masyarakat adat Dayak atas kedatangan Habib," kata Ahmadi.

KARANA WW