PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan harga BBM bersubsidi April mendatang. Terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Said Aqil meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik. Misalnya pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tegasnya.


Hak Berdemo

Said Aqil menyatakan demonstrasi adalah hak setiap masyarakat, termasuk dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski demikian, demonstrasi tidak dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menurunkan Presiden SBY dari jabatannya.

"Juga kalau anarki, seperti melempari polisi yang sedang bertugas, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan agama. Demonstrasi hak masyarakat, tapi caranya harus santun," tuturnya.

Ia menegaskan Presiden SBY tidak bisa diturunkan dari jabatannya karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana jabatan seorang presiden berlangsung selama 5 tahun.

"Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi," kata dia.

Said Aqil juga berpesan kepada aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. "Selama pendemo santun hadapi dengan santun." (ren)• VIVAnews

Peningkatan PDB Indonesia, 6,5% Tahun Lalu Bukan Penentu Peningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 6,5 persen tahun lalu bukanlah penentu kesuksesan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan PDB di Indonesia malah justru membuat negara ini semakin miskin sumber daya.

Hal ini disampaikan oleh pakar ekonomi dan politik Amerika Serikat Lex Rieffel, Senin 30 Januari 2012. Dalam perbincangannya dengan VIVAnews, Rieffel mengatakan Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mengalamiresource curse, atau keterpurukan di tengah sumber daya yang melimpah.

"Indonesia tidak menangani sumber daya alamnya dengan efektif. Pemerintah justru menghancurkan sumber alam dengan terlalu berlebihan dalam mengekploitasi, dan tidak mengalokasikannya untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan," kata Rieffel, yang ahli soal sistem finansial global di Brookings Institution, lembaga riset kebijakan berbasis di Washington DC.

Dia mengatakan pemerintah Indonesia terlalu terfokus pada upaya meningkatkan PDB, tapi mengorbankan sumber daya alam. Statistik PDB yang diperbarui tiap kuartal, ujarnya, juga menyesatkan.

Dia mencontohkan penjualan gas alam hingga miliaran dari Indonesia ke luar negeri. Memang Indonesia untung banyak, sekaligus meningkatkan PDB, tapi kenyataannya gas yang merupakan kekayaan Indonesia akan hilang selamanya. Peningkatan PDB ini malah justru membuat negara semakin miskin.

"Hal ini membuktikan PDB tidak bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ada banyak bukti empiris dan studi yang menunjukkan kualitas hidup dan kebahagiaan rakyat tidak ada hubungannya dengan PDB dan kekayaan negara," kata Rieffel.

Hal yang perlu dilakukan Indonesia saat ini adalah melindungi sumber daya alam. Ketimbang menghamburkan uang membeli perangkat perang yang tidak ada gunanya, kata Rieffel, lebih baik menggunakannya untuk perlindungan sumber alam Indonesia yang telah banyak dirusak.

"Sumber hutan dan perikanan Indonesia telah rusak. Hutan digunduli untuk penanaman kelapa sawit. Ini bukan hanya tragedi bagi Indonesia, tapi tragedi bagi kemanusiaan," kata Rieffel.

Selain peningkatan PDB Indonesia, berbagai lembaga pemberi peringkat seperti S&P, Moody's dan Fitch Rating juga berlomba-lomba meningkatkan surat utang Indonesia ke tingkat investment grade pada awal tahun ini. Rieffel memandang miring pemeringkatan tersebut.

"Kamu percaya hal S&P, setelah kesalahan yang mereka lakukan terhadap Eropa? Tidak, badan pemberi rating adalah bagian dari sebuah sistem besar," kata Rieffel.(np)

VIVAnews