Kartu Kesehatan & Pendidikan Untuk DKI Ala Jokowi

Joko Widodo, cagub DKI dari PDIP menebar konsepnya di bidang pendidikan dan kesehatan bila terpilih menjadi DKI 1. Solusinya, seperti yang sudah dilakukannya di Solo, satu kartu untuk semua layanan kesehatan dan pendidikan. Seperti apa?

"Saya kira nanti kita akan buat semuanya sistem kartu, sebentar saya tunjukkan," kata Walikota Solo ini sambil menunjukkan kartu berwarna kuning seukuran KTP yang dilaminating. Dia mengeluarkan kartu itu dari dompetnya.

Hal itu disampaikan sarjana kehutanan UGM ini di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).

Tampak dalam kartu itu, data umum identitas diri dan foto. Dia menambahkan, dengan kartu untuk kesehatan yang sudah diterapkannya selama 6 tahun di Solo ini, Jokowi ingin membangun sistem, bukan hanya menyiapkan anggarannya.

"Kalau anggarannya ada tapi sistemnya belum terbangun ya anggarannya akan lari ke mana-mana. Tapi kalau sistemnya sudah terbangun, baru tinggal dicari anggaran, masuk dan berjalan," imbuhnya.

Dengan manajemen kontrol yang baik, dirinya yakin sistem ini bisa berjalan di Jakarta. Kartu kesehatan dan pendidikan juga merupakan alat kontrol yang baik.

"Jadi kesehatan harus dengan sistem kartu seperti ini, ini manajemen kontrolnya mudah, dan harus komprehensif. Lihat dia, tidak mampu benar atau tidak? Dia miskin benar atau nggak? Kemudian di sini ada apa yang dilayani, apa yang tidak dilayani. Ada semuanya. Jadi tidak hanya menganggarkan kemudian bagi-bagi, siapa-siapa yang harus dapat dan tidak pakai SKTM (Surat Keteranga Tidak Mampu). Itu sudah sakit, harus datang ke RT/RW/Kelurahan, makin sakit itu," tuturnya.

Dengan kartu kesehatan ini, warga bisa berobat ke mana saja, rumah sakit pemerintah atau swasta, hingga poliklinik dan puskesmas. Pihak rumah sakitlah yang akan menagih ke Pemprov DKI.

"Dengan kartu kesehatan ini nanti bisa ke mana-mana, dengan ini saja. Sakit sekarang, datang ke rumah sakit swasta, datang ke rumah sakit negeri, datang ke puskesmas, datang poliklinik, bawa ini. Sudah nanti rumah sakit yang charge ke pemerintah DKI, itu saja. Ini sistem yang sudah kita jalani 6 tahun, yang pendidikan sudah berjalan 4 tahun," jelas Jokowi yang berkemeja kotak-kotak ini.

(nwk/nrl)

AHOK, Calon Wagub DKI Pendamping Jokowi, Siapa Dia?

Inilah Alasan Mengapa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Dipilih Mendampingi Jokowi Sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta

Dalam euforia atas terpilihnya Joko Widodo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, ada satu pertanyaan yang sangat mengganjal saya. Mengapa ada nama Ahok disana? Siapakah Basuki Tjahaja Purnama ini, orang yang dipilih melewati Dedi Mizwar seorang artis ternama atau Boy Sadikin anak dari Mantan Gubernur Ali Sadikin yang paling di hormati?

Siapa Sebenarnya Ahok? Basuki alias Ahok, dikenal warga Belitung sebagai sosok pejabat yang ramah. Ahok selalu membuka lebar kaca jendela mobil dinas Nisan Teranonya dan menyapa semua orang yang ditemui selama di perjalanan. Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada periode 2005-2010. Ahok kala itu maju diusung dua partai gurem, yakni Partai Indonesia Baru dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Isu utama yang dia usung adalah pendidikan dan kesehatan.

Di awal pemerintahannya, pemerintah Belitung Timur membebaskan biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas negeri. Belasan siswa berprestasi dikirim melanjutkan belajar gratis ke Universitas Trisakti, Jakarta, dan Universitas Bangka-Belitung. Setiap siswa itu disubsidi Rp 1 juta per bulan untuk yang di Jakarta, dan separuhnya untuk Bangka.

Untuk menggarap dua program itu, Ahok menggunakan taktik dagang. Ia rela tawar-menawar premi asuransi kesehatan dengan PT Askes. Hasilnya, pemerintah cukup membayar separuh dari harga normal untuk menopang biaya kesehatan 50 ribu warganya. Adapun komisi dari perusahaan itu ia pakai untuk tambahan dana puskesmas dan tunjangan dokter.

Ahok memotong biaya perjalanan dinasnya, dari Rp 1 miliar per tahun menjadi seperlimanya. Pos yang sama untuk kepala dinas dikorting. Untuk perjalanan ke Jakarta, hanya dapat uang tiket kapal, bukan pesawat.*

Selain menganggarkan porsi 40 persen untuk kesehatan dan pendidikan, pemilik nama asli Zhong Wan Xie juga menyediakan dana untuk warga yang meninggal. Dengan syarat membuat akta kematian, keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan Rp 500 ribu. Subsidi pembangunan rumah pun disediakan untuk keluarga tak mampu.

Dalam memimpin Belitung Timur, Ahok dikenal tegas. Menurut para pegawai di wilayah itu, apabila mereka ketahuan kongkow pada jam kerja langsung mendapat sanksi, ditahan kenaikan pangkatnya. Di sisi lain, Bupati memberi honor untuk para ketua RT Rp 300 ribu, Ketua Dusun Rp 640 ribu, dan Kepala Desa Rp 2 juta per bulan.

Baru satu setengah tahun Ahok menjabat bupati, Tiga Pilar Kemitraan, sebuah kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, mendaulatnya sebagai satu di antara dua Tokoh Antikorupsi 2006.
Selain itu majalah Tempo "mengganjarnya" sebagai salah satu dari sepuluh tokoh yang mengubah Indonesia.

Jelas bagi saya mengapa Ahok yang dipilih, Jokowi dan Ahok memiliki mind set yang sama dalam memimpin suatu wilayah; Anti korupsi, penataan birokrasi pelayanan publik, memanusiakan manusia dan mengangkat derajat hidup masyarakat. Mereka serius ingin untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta, bukan untuk menang Pilkada semata. Karena jika hanya ingin mendulang suara Dedi Mizwar tentu lebih ok bukan.

Forum Kompas

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan harga BBM bersubsidi April mendatang. Terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Said Aqil meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik. Misalnya pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tegasnya.


Hak Berdemo

Said Aqil menyatakan demonstrasi adalah hak setiap masyarakat, termasuk dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski demikian, demonstrasi tidak dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menurunkan Presiden SBY dari jabatannya.

"Juga kalau anarki, seperti melempari polisi yang sedang bertugas, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan agama. Demonstrasi hak masyarakat, tapi caranya harus santun," tuturnya.

Ia menegaskan Presiden SBY tidak bisa diturunkan dari jabatannya karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana jabatan seorang presiden berlangsung selama 5 tahun.

"Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi," kata dia.

Said Aqil juga berpesan kepada aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. "Selama pendemo santun hadapi dengan santun." (ren)• VIVAnews