Demo Kenaikan Harga BBM, FORI: Puncaknya Akan Dilakukan Tanggal 29 Maret

Sejumlah demonstran berencana melakukan aksi lanjutan setelah demonstrasi hari ini. “Puncaknya akan dilakukan tanggal 29 Maret,” kata juru bicara Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), Anwar Sastro Ma'ruf, saat dihubungi Selasa, 27 Maret 2012.

Anwar mengatakan telah menghubungi kelompok massa lain untuk melakukan aksi bersama pada 29 Maret. Tanggal tersebut dipilih karena rapat paripurna akan dilaksanakan pada hari itu.

Ia menargetkan untuk mengumpulkan sekitar 1.500 orang untuk berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. ”Demonstrasi tidak hanya berakhir hari ini, tapi akan terus berlanjut,” kata dia. Para demonstran, kata dia, dikumpulkan dari beberapa kota di sekitar Jakarta.

Hal senada juga dikatakan kelompok demonstran yang menamakan diri Indonesia Satu. Salah seorang aktivisnya, Andreas Soge, mengatakan kelompoknya akan bergabung dengan beberapa kelompok massa lain pada Kamis lusa. ”Kami akan melakukan aksi besar-besaran,” kata Andreas.

Kedua kelompok massa tersebut hari ini melakukan demonstrasi di dua tempat yang berbeda. FORI memfokuskan aksinya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun kelompok Indonesia Satu mengklaim telah mengajak 300 orang untuk pawai dari Stasiun Gambir hingga ke Istana Negara. Rencananya, mereka akan bergabung dengan kelompok yang telah berkumpul di sana.

Indonesia Satu menuntut agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. “Jika tuntutan kami tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan penutupan zona ekonomi,” kata Andreas. Zona yang ia maksud, di antaranya, jalan tol serta pelabuhan.

RAFIKA

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan harga BBM bersubsidi April mendatang. Terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Said Aqil meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik. Misalnya pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tegasnya.


Hak Berdemo

Said Aqil menyatakan demonstrasi adalah hak setiap masyarakat, termasuk dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski demikian, demonstrasi tidak dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menurunkan Presiden SBY dari jabatannya.

"Juga kalau anarki, seperti melempari polisi yang sedang bertugas, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan agama. Demonstrasi hak masyarakat, tapi caranya harus santun," tuturnya.

Ia menegaskan Presiden SBY tidak bisa diturunkan dari jabatannya karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana jabatan seorang presiden berlangsung selama 5 tahun.

"Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi," kata dia.

Said Aqil juga berpesan kepada aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. "Selama pendemo santun hadapi dengan santun." (ren)• VIVAnews