Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyayangkan kebijakan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum mau mengolah sendiri minyak mentah hasil dalam negeri.
"Seandainya minyak mentah Indonesia diolah sendiri oleh Indonesia, kita tidak akan terombang ambing oleh kenaikan harga minyak," kata Hasyim Muzadi kepada tribun, Rabu (28/3/2012)
Menurutnya, keenganan pemerintah Indonesia mengolah minyak mentah sendiri juga menyebabkan Indonesia tak memperoleh keuntungan apa-apa ketika harga minyak dunia naik.
"Karena minyak mentah kita dijual keluar negeri dalam keadaan mentah, kemudian kita membelinya setelah jadi, maka kita jadi importir minyak kita sendiri. Akhirnya, kita tunduk ke harga minyak dunia," katanya.
Ditegaskan, untuk mengolah minyak mentah sendiri membutuhkan keberanian pemerintah Indonesia menghadapi asing dan memerlukan langkah berani dan strategis, tidak tehnis kasuistis, tapi ini sulit karena "Keberanian bukan kebiasaan pemerintah sekarang," katanya.
Indonesia, katanya lagi, sudah terikat kontrak jual beli yang didekte pihak asing. "Selanjutnya pedagang-pedagang minyak asing di Indonesia tidak senang dan pasti kalau minyak di Indonesia disubsidi, mereka tidak bisa jualan di Indonesia," jelasnya.
Pemerinth saat ini, tegasnya lagi, lebih takut ke asing dari pada membela kepentingan rakyatnya sendiri. Hal ini yang menyebabkan, pemerintah untuk mencabut subsidi. Tentu, itu bukan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi pro kontra yang RP 1500, adalah ekses yang akan kita hadapi setiap saat, dan tentu sangat menguras energi bangsa. Bahkan terpaksa menghadapkan TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri juga dibahayakan kenaikan BBM," katanya.
Melihat kencangnya himpitan asing ke Indonesia saat ini, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini meyakini pemerintah hampir pasti tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM.
"Partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat, namun partai yang punya menteri pasti berkaki dua. Selain tidak mau kehilangan muka di depan rakyat, mereka juga tidak mau kehilangan menteri. Hal ini juga terjadi di DPR," jelasnya.
Soal maraknya demo yang menolak kenaikan harga BBM, Hasyim mengatakan, unjuk rasa anti kenaikan BBM harus mampu memaksa pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah strategis yakni diolahnya minyak mentah di negeri sendiri, serta menghabisi sistim komisioner antara penguasa dan pengusaha.
"Kesimpulan masalah BBM adalah masalah sistem, aturan , leadership Negara, frustasi rakyat terhadap kepemimpinan SBY dan korupsi," KH Hasyim menegaskan.
Inspirasi, pencerahan dan pencerdasan.
Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan
Rabu, 28 Maret 2012
KH Hasyim Muzadi: Mengolah Minyak Mentah Sendiri Membutuhkan Keberanian Pemerintah Indonesia Menghadapi Asing dan Memerlukan Langkah Berani dan Strategis
Label:
APBN,
asing,
didekte,
harga minyak,
importir,
keberanian,
kebijakan,
KH Hasyim Muzadi,
kontrak,
mengolah sendiri,
minyak mentah,
PBNU,
strategis,
takut,
terombang-ambing
Minggu, 25 Maret 2012
Perhitungan BBM Versi Rieke Dyah Pitaloka
Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.
"Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini
Ditambahkannya, Ada data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.
Rieke memaparkan data yang beliau kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib, sebagai berikut:
- Indonesia menghasilkan 930.000 barel per hari
- 1 barel = 159 liter
- Harga Minyak Mentah = 105 USD per barel
- Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) = 10 USD per barel = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter
- Biaya LRT untuk 63 miliar Liter = 63 miliar x Rp.566,- = Rp. 35,658 triliun
- Lifting = 930.000 barel per hari, atau
= 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun
- Hak Indonesia adalah 70 persen maka = 237,615 juta barel per tahun
- Konsumsi BBM di Indonesia = 63 miliar liter per tahun, atau dibagi dengan 159
= 396,226 juta barel per tahun
- Pertamina memperoleh dari Konsumen
= 63 miliar liter x Rp 4500,-
= Rp. 283,5 triliun
- Pertamina membeli dari pemerintah
= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 224,546 triliun
- Kekurangan yang harus diimpor
= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 149,887 triliun
Menurutnya, setelah dihitung sedemikian rupa melalui data-data yang otentik, Rieke berkesimpulan :
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 miliar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 triliun
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 triliun
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 triliun
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 triliun
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp. 410,091 triliun – Rp. 283,5 triliun
= Rp. 126,591 triliun
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 triliun.
*Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 triliun – Rp. 126,591 triliun
= Rp. 97,955 triliun
"Artinya, APBN tidak jebol justru saya jadi bertanya, di mana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 triliun, itu baru hitungan 1 tahun. Di mana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya," ujar politisi yang akrab dipanggil Oneng ini.
"Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini
Ditambahkannya, Ada data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.
Rieke memaparkan data yang beliau kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib, sebagai berikut:
- Indonesia menghasilkan 930.000 barel per hari
- 1 barel = 159 liter
- Harga Minyak Mentah = 105 USD per barel
- Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) = 10 USD per barel = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter
- Biaya LRT untuk 63 miliar Liter = 63 miliar x Rp.566,- = Rp. 35,658 triliun
- Lifting = 930.000 barel per hari, atau
= 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun
- Hak Indonesia adalah 70 persen maka = 237,615 juta barel per tahun
- Konsumsi BBM di Indonesia = 63 miliar liter per tahun, atau dibagi dengan 159
= 396,226 juta barel per tahun
- Pertamina memperoleh dari Konsumen
= 63 miliar liter x Rp 4500,-
= Rp. 283,5 triliun
- Pertamina membeli dari pemerintah
= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 224,546 triliun
- Kekurangan yang harus diimpor
= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 149,887 triliun
Menurutnya, setelah dihitung sedemikian rupa melalui data-data yang otentik, Rieke berkesimpulan :
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 miliar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 triliun
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 triliun
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 triliun
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 triliun
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp. 410,091 triliun – Rp. 283,5 triliun
= Rp. 126,591 triliun
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 triliun.
*Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 triliun – Rp. 126,591 triliun
= Rp. 97,955 triliun
"Artinya, APBN tidak jebol justru saya jadi bertanya, di mana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 triliun, itu baru hitungan 1 tahun. Di mana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya," ujar politisi yang akrab dipanggil Oneng ini.
Langganan:
Postingan (Atom)

