Harga Kawin Kontrak Perawan di Puncak Rp 50 juta

Seperti pernikahan umumnya ada juga mahar alias mas kawin bagi pelaku kawin kontrak. Makin cantik maharnya makin mahal. Apalagi jika si gadis masih perawan, harga yang dikeluarkan bisa puluhan juta.

Harga sebesar ini tak masalah bagi pria berkantong tebal. Demi menikah beberapa hari dengan perawan, tarif puluhan juta rupiah dinilai sepadan. Dari sini terlihat kawin kontrak tak ubahnya dengan prostitusi biasa.

"Pernikahan pertama kalau masih perawan harganya beda. Kalau masih perawan kita dijatah mahar besar. Misalnya Rp 80 juta ya berarti di ijabnya ada mahar Rp 80 juta," aku Sarah, seorang pelaku kawin kontrak, kepada merdeka.com pekan lalu di Puncak.

Sarah pun mengaku masih perawan saat pertama kali terjun ke bisnis ini. Dia menjual mahkotanya Rp 50 juta pada 'suami' pertamanya.

"Aku waktu itu 20 tahun. Kawin kontrak pertama aku pas masih perawan, aku dapat Rp 50 juta. Tapi bukan untuk aku sendiri. Untuk aku bagi juga dengan makelarnya. Aku dapat 50 persen," kata wanita yang menolak difoto wartawan ini.

Setelah itu Sarah mengaku tak menyesal atau takut. Gadis belia ini menikmati profesi barunya sebagai pelaku kawin kontrak. Sarah tergiur lembaran uang yang bisa didapatnya dengan mudah.

"Enggak. Cuma takutnya keluarga tahu aja," ucap Sarah pelan.

Sumber: *

KH Hasyim Muzadi: Mengolah Minyak Mentah Sendiri Membutuhkan Keberanian Pemerintah Indonesia Menghadapi Asing dan Memerlukan Langkah Berani dan Strategis

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyayangkan kebijakan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum mau mengolah sendiri minyak mentah hasil dalam negeri.

"Seandainya minyak mentah Indonesia diolah sendiri oleh Indonesia, kita tidak akan terombang ambing oleh kenaikan harga minyak," kata Hasyim Muzadi kepada tribun, Rabu (28/3/2012)

Menurutnya, keenganan pemerintah Indonesia mengolah minyak mentah sendiri juga menyebabkan Indonesia tak memperoleh keuntungan apa-apa ketika harga minyak dunia naik.

"Karena minyak mentah kita dijual keluar negeri dalam keadaan mentah, kemudian kita membelinya setelah jadi, maka kita jadi importir minyak kita sendiri. Akhirnya, kita tunduk ke harga minyak dunia," katanya.

Ditegaskan, untuk mengolah minyak mentah sendiri membutuhkan keberanian pemerintah Indonesia menghadapi asing dan memerlukan langkah berani dan strategis, tidak tehnis kasuistis, tapi ini sulit karena "Keberanian bukan kebiasaan pemerintah sekarang," katanya.

Indonesia, katanya lagi, sudah terikat kontrak jual beli yang didekte pihak asing. "Selanjutnya pedagang-pedagang minyak asing di Indonesia tidak senang dan pasti kalau minyak di Indonesia disubsidi, mereka tidak bisa jualan di Indonesia," jelasnya.

Pemerinth saat ini, tegasnya lagi, lebih takut ke asing dari pada membela kepentingan rakyatnya sendiri. Hal ini yang menyebabkan, pemerintah untuk mencabut subsidi. Tentu, itu bukan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi pro kontra yang RP 1500, adalah ekses yang akan kita hadapi setiap saat, dan tentu sangat menguras energi bangsa. Bahkan terpaksa menghadapkan TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri juga dibahayakan kenaikan BBM," katanya.

Melihat kencangnya himpitan asing ke Indonesia saat ini, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini meyakini pemerintah hampir pasti tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM.

"Partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat, namun partai yang punya menteri pasti berkaki dua. Selain tidak mau kehilangan muka di depan rakyat, mereka juga tidak mau kehilangan menteri. Hal ini juga terjadi di DPR," jelasnya.

Soal maraknya demo yang menolak kenaikan harga BBM, Hasyim mengatakan, unjuk rasa anti kenaikan BBM harus mampu memaksa pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah strategis yakni diolahnya minyak mentah di negeri sendiri, serta menghabisi sistim komisioner antara penguasa dan pengusaha.

"Kesimpulan masalah BBM adalah masalah sistem, aturan , leadership Negara, frustasi rakyat terhadap kepemimpinan SBY dan korupsi," KH Hasyim menegaskan.