Skandal Aceng Fikri Bikin Garut Mendunia

Garut sudah terkenal dengan dodol dan domba. Tapi kali ini Garut menjadi lebih terkenal dengan kasus skandal pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora (18). Pernikahan yang bertahan 4 hari, dan memancing unjuk rasa warga menuntut mundurnya Aceng juga menjadi pemberitaan media internasional.

Berdasarkan penelusuran detikcom, Rabu (5/12/2012) dua kantor berita asing Associated Press (AP) dan Agence France de Press (AFP) pun menyorot kasus Aceng Fikri. 2 Kantor berita itu banyak dikutip media internasional lainnya.

Nah, selain dua kantor berita itu, media asing lainnya, The Guardian, media asal Inggris, menulis judul 'Indonesians protest over Garut chief's text-message divorce'. Dalam pemberitaannya media ternama di Inggris ini mengulas pernikahan dan perceraian Aceng dan maraknya unjuk rasa.

Media AS Huffingtonpost juga menulis kisah skandal Aceng dengan judul 'Aceng Fikri, Indonesia Official, Divorces Via Text Message To Teen Wife After 4 Days, Protests Follow'. Media asal Inggris, BBC, juga mengupas soal skandal Aceng dengan judul 'Outrage after Indonesian official divorces teenage bride'.

Aceng kini menjadi sorotan di dalam negeri. Mulai dari Presiden SBY yang menilai perilaku Aceng tak pantas sampai siswa SD di Garut ikut unjuk rasa menuntut Aceng mundur.

Aceng juga sudah muncul beberapa kali. Terakhir pada Selasa (4/12) malam, dia kembali meminta maaf kepada warga Garut dan masyarakat indonesia. Aceng juga mengancam melaporkan mantan istrinya Fany atas pencemaran nama baik.

Sumber: *

Syarifudin Sudding yang pertama mengajukan nama Abraham untuk dijadikan ketua KPK

Terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 cukup mengejutkan banyak kalangan. Namun, banyak yang tidak mengira bahwa munculnya nama Abraham sebenarnya sudah digadang-gadang cukup lama untuk dijadikan pengganti Busyro Muqoddas.

Adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding yang pertama mengajukan nama Abraham untuk dijadikan ketua KPK. Sudding menyampaikan usulannya kepada perwakilan enam fraksi di Komisi hukum DPR, yang belakangan diketahui berperan menumbangkan Yunus Husein dan Aryanto Sutadi sekaligus memenangkan Abraham.

Enam fraksi yang 'berkoalisi' di bawah bendera Opsi C hak angket kasus Century tersebut terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra.

"Saya hanya menawarkan tentang figur. Lalu kawan-kawan melakukan investigasi terhadap sosok ini, akhirnya ketemulah seperti ini," kata Sudding di Komisi Hukum DPR, Jumat 2 Desember 2011.

Sudding menyodorkan nama Abraham bukan tanpa pertimbangan. Legislator asal Makasar, Sulawesi Selatan, ini sudah lama mengenal sosok Abraham, yang juga pria asal Makasar. Keduanya sama-sama menjadi aktivis sejak tahun 1980an.

Menurut Sudding, Abraham memilik rekam jejak yang cukup bagus. "Dia juga pegiat antikorupsi. Cukup banyak kasus yang diadvokasi dan itu berhasil," kata dia menerangkan sosok Abraham.

Abraham dinilainya sebagai sosok yang dapat dipercaya dan berintegritas. Abraham akan melaksanakan setiap kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Apalagi, ketika uji kelayakan dan kepatutan, Abraham berani menyatakan mundur jika gagal mengemban tugas.

Pernyataan Abraham tersebut menurut Sudding seirama dengan adat budaya kampung halaman mereka. "Orang disana ketika sudah diucapkan itu harus dilaksanakan. Itu budaya yang dipegang orang sana," ujarnya. "Jadi tidak bisa dia main-main dengan apa yang disampaikan kemarin."

Keyakinan Sudding bertambah ketika Abraham bersedia meneken pakta integritas yang disodorkan usai menjalani uji kelayakan, Senin lalu.

Menurut dia, jika dibandingkan dengan Bambang Widjojanto, Abraham lebih cocok dijadikan ketua komisi antikorupsi. Ia beralasan, pria 46 tahun tersebur adalah orang daerah yang belum terkontaminasi berbagai macam kepentingan dan hiruk pikuk kekuasaan dan politik yang ada di Jakarta. "Dia masih betul-betul buta," ujarnya.

Dengan 'kebutaan' tersebut, Sudding berharap Abraham selalu mengacu pada prinsip hukum ketika melaksanakan tugasnya selaku ketua KPK, dan tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. "Usia semuda itu dalam menjalankan tugasnya kita harapkan penuh kematangan menjaga emosionalnya," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI/Tempo