PBB Resmi Akui Palestina Sebagai Negara

Sidang Majelis Umum PBB, Kamis, 30 November 2012 dengan suara mayoritas mensahkan peningkatan status Palestina di PBB dari "kesatuan" jadi "negara non-anggota". Peningkatan status ini menjadi pengakuan simbolis dan tersirat badan dunia itu terhadap negara Palestina.

Sebanyak 193 negara anggota PBB memberi suara. Dari jumlah itu, 138 negara mendukung pemberian status baru bagi Palestina. Adapun yang menentang sembilan negara dan yang abstain 41 negara. Kanada, Israel, dan Amerika Serikat menentang rancangan pemberian status ini.

Adapun para pionir pendukung rancangan resolusi itu ada 70 negara. Mereka antara lain Cina, Aljazair, Angola, Brazil, Kuba, Jordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Afrika Selatan, Tajikistan, Venezuela, dan Zimbabwe.

Setelah Vuk Jeremic, Presiden Pertemuan ke-67 Sidang Majelis Umum mengumumkan hasil pemungutan suara itu. Sambutan meriah datang dari ruang sidang Majelis Umum. Banyak duta besar dan diplomat menyalami Presiden Palestina Mahmoud Abbas guna menyampaikan ucapan selamat mereka.

Sumber: *

PDIP AS, Kirim Surat: Pemberhentian Sementara Ibu Sri Mulyani di World Bank

Jakarta - Seseorang yang mengaku dari PDI Perjuangan Amerika Serikat, Sonny Sofiandi mengirimkan surat resmi atas nama PDIP yang ditujukan kepada Bank Dunia. Surat tersebut berisi meminta pemberhentian sementara Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Bank Dunia terkait pemberantasan korupsi.

"Dengan Hormat, dengan ini kami dari PDI Perjuangan Amerika Melampirkan Surat yang ditujukan ke World Bank untuk pemberhentian sementara Ibu Sri Mulyani di World Bank sebagai perjuangan dalam pemberantasan Korupsi di indonesia selanjutnya kami harapkan agar KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan juga pihak-pihak terkait seperti Boediono dan SBY," ungkap Sonny dalam suratnya seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Surat yang ditujukan kepada Robert Zoellick selaku Presiden Bank Dunia ini berisi pemberitahuan Sri Mulyani merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Sri Mulyani yang menggagas kebijakan tersebut dinilai salah karena tidak ijin kepada DPR dalam melakukan bailout.

"Ini pelanggaran kewenangan. SBY dan Boediono terkait dengan transaksi ini dan dana tersebut digunakan untuk kampanye Pemilu Presiden pada 2009 silam," tuturnya.

Sonny meminta Bank Dunia segera merespon surat tersebut, dan Sri Mulyani harus diberhentikan dari jabatan di Bank Dunia agar tidak memiliki alasan untuk tidak pulang ke Indonesia dan menghadapi pemeriksaan dari pihak berwenang.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sonny dan Robbynson H Suy dengan cap PDIP Amerika Serikat dan kop surat serta lambang moncong putih.
(dru/dnl)