"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kira money politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan, money politic akan terus terjadi jika sistem pemilihan kepala daerah saat ini tidak diubah. Money politic menjadi persoalan klasik dalam sejumlah gugatan terkait pemilukada.

"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kiramoney politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud usai acara Pekan Konstitusi di Matraman, Jakarta, Jumat 3 Pebruari 2012.

Mahfud menuturkan, money politic dibedakan berdasar asal uang yang digunakan. Ada money politic yang bersumber uang sendiri, ada pula yang merampok uang negara.

"Yang paling parah money politic itu mencuri uang negara. Itu yang banyak terbukti di MK. Jadi uang APBD itu digunakan untuk kepentingan pilkada," ujarnya.

Selain persoalan uang, sistem pemilukada saat ini juga mengandung kelemahan lain, yaitu diskriminasi promosi. "Misalkan pegawai yang tidak mendukung calon incumbent dipecat. Kalau mendukung incumbent, tapi incumbentnya kalah, dia dipecat lagi oleh yang menang. Itu kasihan. Kita perlu memikirkan sistem yang lebih baik," ujar Mahfud.• VIVAnews

Mahfud MD: Hampir Semua Pilkada di Indonesia dalam Kurun Dua Tahun Terakhir Berakhir Dengan Sengketa

"Pilkada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar Pilkada itu terdapat 392 sengketa," ungkapnya sebelum kembali ke Jakarta, Jumat (20/1/2012) sore.

Selanjutnya dari 392 sengketa Pilkada tersebut, menurut dia, hanya 45 perkara atau sekitar 9 persen yang bisa diproses MK. Selebihnya bukan masuk ranah MK untuk menyidangkan perkara itu.

Menurut mantan Menteri Pertahanan di masa Presiden H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, munculnya sengketa Pilkada tersebut karena sebagian besar peserta demokrasi tidak mau menerima kekalahan.

"Kami menilai mereka yang ikut dalam pesta demokrasi tingkat daerah itu tidak faham dan tidak siap dengan kekalahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.

Ia berharap, masyarakat agar mengerti dan memahami posisi para hakim yang menangani sengketa Pilkada.

"Karena selama ini selalu ada tudingan, hakim yang menangani sengketa Pilkada, menerima suap untuk memenangkan pihak-pihak tertentu," demikian Mahfud MD.

Mahfud MD di Banjarmasin untuk melantik Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII Kalsel, yang baru terbentuk.

Dalam kunjungan kerja ke Kalsel itu, Ketua MK tersebut juga memberikan kuliah umum, serta khotbah Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Ia juga menyempatkan diri mampir ke kantor Banjarmasin Post Group, sebuah surat kabar tertua dan terbesar di Kalsel, dan diterima Pemimpin Umumnya, Gusti Rudy Effendi.

Kompas

"Kami tidak tersandera oleh kekuatan apapun. Kami independen dan profesional," kata Saud saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Selasa 6 Desember 2011

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang menyatakan Polri sampai saat ini masih tersandera kekuatan politik tertentu dan sejarah masa lalu. Akibat tersandera itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian menemui banyak hambatan bahkan lebih banyak hilang.

"Kami tidak tersandera oleh kekuatan apapun. Kami independen dan profesional," kata Saud saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Selasa 6 Desember 2011.

Dia memilih untuk tidak terlalu dalam menanggapi pernyataan Mahfud. Namun demikian, dia memastikan jika dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, dan dalam upaya penegakan hukum selalu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

"Kasus akan kami ajukan bila sudah cukup alat bukti. Tidak berdasarkan kemauan atau intervensi pihak manapun. Jika semua sudah lengkap akan dilimpahkan ke kejaksaan," terangnya.

Saud bahkan mempertanyakan, apa maksud mantan politisi PKB mengatakan hal seperti itu. "Tidak benar jika dikatakan demikian," jelasnya.

Sebelumnya dalam sebuah pidato refleksi 13 tahun reformasi, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melontarkan pernyataan kritis. Mahfud menyebut institusi Polri tersandera oleh kekuatan politik tertentu, sekaligus masa lalu.

Kondisi itu membuat Polri tidak dapat bekerja secara maksimal dalam proses penegakan hukum. "Disandera oleh politik, dan masa lalu sehingga dia tidak bisa bergerak," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kondisi itu bukan dikarenakan oleh kesalahan Polri sepenuhnya. Jika Polri punya kasus tertentu dan sudah akan bergerak, tiba-tiba ada kekuatan politik yang mengancam. "Kadang ada kasus-kasus besar hilang, karena polisi menjadi bagian dari problem atau kasus itu," jelasnya.

Mahfud mengaku merasa kasihan atas apa yang dialami oleh Polri, terlebih persoalan itu tidak pernah diselesaikan secara tuntas. "Saya kenal secara pribadi dengan para pejabatnya. Niatnya baik betul dan punya tujuan, langkah yang sebenarnya ingin maju tapi terhambat oleh lingkungan politik. Saya tahu itu sehingga saya kadang menyalah-nyalahkan Polri terus nggak bisa, harus sistem politik yang diperbaiki," urainya.

Menurut Mahfud kekuatan yang dia maksudkan itu ada tetapi sulit untuk dikatakan siapa dan dari mana. "Kalau kita tahu namanya bukan politik lagi dan gampang dibongkar. Ituinvisible hand. Dari belakang (Polri) di pegang tengkuknya, 'jangan ke situ'," ucapnya.• VIVAnews

Jokowi yang mendapat skor paling tinggi dari para pakar dan tokoh Jakarta

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan lembaga Cyrus Network menyebutkan, Walikota Solo Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk pimpin Jakarta ke depan.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengaku tidak terkejut dengan hasil survei tersebut.

"Ini memang menunjukkan bahwa betapa pengalaman seseorang dalam kepemimpinan menjadi penilaian tersendiri untuk layak dipilih," ujar Ikrar di Jakarta, Minggu 4 Desember 2011.

Jokowi yang mendapat skor paling tinggi dari para pakar dan tokoh Jakarta, dinilainya suatu hal yang wajar. Keberhasilan Jokowi memimpin Solo, menurut Ikrar, layak diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Jika dilihat sisi alasan dilakukan otonomi khusus dan desentraliasi oleh pemerintah, kansebenarnya untuk memberikan kesempatan tokoh daerah naik pangkat," kata Ikrar.

Ikrar mencontohkan, Abraham Samad yang baru saja terpilih menjadi Ketua KPK juga karena alasan Komisi III DPR menaikkan pangkat tokoh daerah. Demikian juga kepada Busyro Muqoddas dan Mahfud MD yang merupakan tokoh akademisi dari UII Yogyarakta, diberi kepercayaan oleh DPR menjadi pemimpin lembaga negara seperti KPK dan MK.

"Jadi memang bisa saja orang dari daerah naik pangkat jadi tokoh nasional. Maka saya tak kaget jika Jokowi diberi kesempatan untuk memimpin Jakarta, why not," kata Ikrar.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya. Menurutnya, tokoh yang punya prestasi dan bukti keberhasilan memimpin memang akan lebih mudah mendapat kepercayaan.

"Masyarakat akan melihat orang tersebut sebagai figur yang lebih dibanding kandidat lainnya, tanpa repot mempopulerkan diri," kata Yunarto.

Selain itu, menurutnya, masyarakat Jakarta juga dipengaruhi oleh pandangan kelas menengah. Maka kemunculan Fadel Muhammad, Sandiaga S. Uno, dan Chairul Tanjung dalam survei opini pakar tersebut merupakan hal yang menarik bagi masyarakat.

"Ini menarik, karena kelas menengah meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi perannya adalah social influence," kata Yunarto.

Baca hasil FGD Cyrus Network yang bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia di sini.• VIVAnews