Jakarta Seperti Perang: POLRI-TNI vs. Demonstran Anti Kenaikan Harga BBM

Ilustrasi

Ibu kota Jakarta sejak kemarin sore hingga pagi ini sangat sibuk, seperti mau perang. Truk milik TNI dan Polri hilir mudik di pusat ibukota mengangkut ribuan personel TNI dan Polri.

"Saya baru tiba dari Makassar kemarin sore. Dari Cengkareng ke Slipi saya kaget, banyak mobil tentara lewat. Ini ada apa?" kata Mustakim, warga Pondok Pinang, Jakarta, kepada Tribunnews.com, Selasa (27/3/2012).

Pemberitaan sebuah stasiun televisi swasta pagi ini terlihat, ribuan aparat TNI dan Polri sudah berdatangan menjaga sejumlah objek yang akan menjadi sasaran pengunjuk rasa seperti Istana Negara, Bundaran HI, dan gedung DPR RI.

Istana Merdeka kini dipasangi kawat berduri. Demikian pula halaman depan gedung DPR. Anggota TNI dan Polri dilengkapi dengan senjata yang kabarnya berisi peluru karet. Mobil water canon untuk menghalau massa juga sudah disiapkan.

Juru Bicara Polda Metro Jaya Jaya Kombes Rikwanto menegaskan ada setidaknya 30 ribu aparat gabungan TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini.

Dengan rincian 22.458 personel Polri dan 8.254 personel TNI.
Kepolisian melaporkan ada sekitar 8 ribu massa yang akan berdemo terdiri dari sejumlah elemen seperti buruh, mahasiswa, dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya.

Namun para buruh menegaskan ada sekitar 60.000 massa dari serikat buruh dan pekerja akan berunjuk rasa hari ini.

Ketua Bidang Aksi dan Mobilisasi, Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Agus Prasetyo mengatakan empat titik yang menjadi sasaran aksi tolak kenaikan BBM. Diantaranya, Pelabuhan Tanjung Priok yang akan di lakukan pemogokan.

Kemudian, pemblokiran jalan tol yang akan dilakukan dengan mengunakan truck Truck Trailer di jalan jalan tol oleh Serikat Pekerja Angkutan Pelabuhan Indonesia , pemblokiran Depo Pertamina Plumpang , pemblokiran jalan masuk bandara Soekarno-Hatta, dan pengepungan istana negara dan DPR

"FSP BUMN Bersatu juga akan meyediakan ambulan mabulan dan tim dokter untuk mengatasi jika terjadi kecelakaan atau luka luka pada saat aksi tolak BUMN," ujarnya.

"Kami himbau kepada seluruh kawan kawan buruh yang akan turun besok untuk tidak takut atas penjagaan ketat yang dilakukan TNI dan POLRI , sebab mereka juga akan sadar bahwa mereka juga sesungguh juga mendukung aksi penolakan BBM," ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada kawan kawan buruh jangan terpancing dengan aksi provokasi untuk memecah persatuan dan kesatuan buruh untuk menolak kenaikan BBM.

Selanjutnya ...

Kronologis Pembakaran Informan Kepolisian: Judi Togel vs. Informan

Markas Besar Kepolisian RI mengklarifikasi pernyataan mereka sebelumnya, tentang kasus dibakarnya dua orang polisi di Sumatera Utara oleh warga. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan, korban tersebut -- Ricardo Sitorus dan Siregar, bukan polisi, melainkan informan.

Saud kembali menjelaskan, pada 26 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 WIB, Brigadir Albertus Sibua beserta empat orang informan, Ricardo Sitourus, Christian Siregar, MMP, dan BI.

"Pada hari Minggu jam 18.00 sore, diketahui informan atas nama Ricardo Sitorus mendapatkan telpon dari daerah Tuntungan, bahwa di dusun Laubekeri ada bandar togel sedang melakukan aktifitas," kata Saud dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 28 Februari 2012.

Saud melanjutkan atas informasi tersebut anggota beserta rekannya dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova BK 10 HK berangkat. Setelah tiba di Desa Laubekeri kemudian memantau kegiatan bandar togel berinisial K.

"Kemudian tidak beberapa lama mereka turun dan diteriaki maling oleh si bandar togel tersebut," ujarnya.

Kerumunan masyarakat yang berada di lokasi langsung bereaksi. Mereka langsung mengejar anggota polisi dan para informan tersebut. Melihat masa yang sangat besar, akhirnya mereka memutuskan masuk ke mobil untuk menghindar. Massa tak lantas berhenti, dengan 10 sepeda motor mereka menghadang mobil dan memaksanya berhenti.


Saat berhenti, massa menggoyang-goyangkan mobil dan menyuruh mereka turun dari mobil. Anggota Brigadir Abertus Sibua sempat mengatakan, bahwa dia polisi, tetapi masyarakat tidak percaya dan meminta si pengendara turun.

"Setelah turun mereka dipukuli. Tapi juga ada masyarakat yang menghubungi ke Polsek Kutalimbaru. Tiga orang termasuk Brigadir Albertus Sibua berhasil meloloskan diri ke arah hutan beserta dua orang informan berinisial MMP dan BI," kata Saud.

Sedangkan dua orang lainnya tertangkap dan dipukuli massa. Beberapa anggota intel dari Kutalimbaru datang sempat untuk membantu dua informan. Namun mereka tak berdaya, jumlah massa lebih besar.

Keduanya diseret dan masuk ke dalam mobil, kemudian massa menyulut api. "Kedua orang informan ini yakni Ricardo Sitorus dan Siregar terbakar," urai Saud.

Saud menuturkan, saat ini Polresta Medan sudah mengidentifikasi beberapa orang yang diduga menjadi pelaku penganiayaan dan pembakaran berdasarkan saksi, bukti rekaman dan adanya petugas yang ada di lapangan. "Ini sedang dalam pengejaran di lapangan. Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita sekalian khususnya bagi Polri di dalam penindakan togel yang merupakan permainan perjudian yang dalam KUHP pasal 303," kata Saud.

Banyak tantangan untuk melenyapkan togel. Apalagi, banyak masyarakat yang menyukai judi ini. Dalam memberantasnya butuh risiko dan pengorbanan di lapangan. "Kami tanpa adanya informasi di lapangan sulit rasanya menumpas hal tersebut," ujar Saud.

Saud menambahkan, para bandar dan pemain menggunakan sarana handphone untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. "Ini juga evaluasi untuk tim di lapangan untuk bisa memperkirakan kondisi yang aman bagi petugas. Kalau dianggap resisten seharusnya tidak usah dipaksakan, sehingga bisa dikirimkan tim kesatu yang diturunkan, ini merupakan evaluasi kami," pungkasnya. (eh)

Peraturan Pemerintah 15,16 dan 17: Perubahan Gaji PNS, TNI, POLRI

Pada 6 Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berapa gaji mereka yang baru?

Dalam PP bernomor 15, 16, dan 17 Tahun 2012 dikatakan kenaikan gaji baru PNS, anggota TNI dan Polri berlaku sejak 1 Januari 2012. Pada penjelasan PP itu disebutkan kenaikan gaji tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (16/2/2012), PP baru itu menyebutkan, kini gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp 1.260.000 (untuk golongan 1a masa kerja 0 tahun), anggota TNI dan Polri adalah Rp 1.325.000 (untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja 0 tahun).

Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri/suami 10% dari gaji pokok dan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, tunjangan umum untuk yang tidak memegang jabatan struktural maupun fungsional.

Berikut rincian daftar gaji baru PNS, TNI, dan Polri:

• PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun, gaji pokoknya Rp 2.046.100 (sebelumnya Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000)
• PNS Golongan IVa masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700 (sebelumnya Rp 4.100.000).
• Prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun gaji pokoknya adalah Rp 1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000)
• Prajurit TNI dengan pangkat kopral kepala atau prajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisi dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok Rp 2.365.600 (sebelumnya Rp 2.134.600).
• Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)
• Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)
• Perwira TNI dengan pangkat kapten atau ajun komisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000)
• Perwira tinggi TNI dengan pangkat Brigjen, Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan Polri dengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.644.400
• Perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama, Jendral dan Marsekal atau dengan Polri dengan pangkat Jendral dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp 4.072.000).  

(Detik/dnl/ang)

"Kami tidak tersandera oleh kekuatan apapun. Kami independen dan profesional," kata Saud saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Selasa 6 Desember 2011

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang menyatakan Polri sampai saat ini masih tersandera kekuatan politik tertentu dan sejarah masa lalu. Akibat tersandera itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian menemui banyak hambatan bahkan lebih banyak hilang.

"Kami tidak tersandera oleh kekuatan apapun. Kami independen dan profesional," kata Saud saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Selasa 6 Desember 2011.

Dia memilih untuk tidak terlalu dalam menanggapi pernyataan Mahfud. Namun demikian, dia memastikan jika dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, dan dalam upaya penegakan hukum selalu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

"Kasus akan kami ajukan bila sudah cukup alat bukti. Tidak berdasarkan kemauan atau intervensi pihak manapun. Jika semua sudah lengkap akan dilimpahkan ke kejaksaan," terangnya.

Saud bahkan mempertanyakan, apa maksud mantan politisi PKB mengatakan hal seperti itu. "Tidak benar jika dikatakan demikian," jelasnya.

Sebelumnya dalam sebuah pidato refleksi 13 tahun reformasi, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melontarkan pernyataan kritis. Mahfud menyebut institusi Polri tersandera oleh kekuatan politik tertentu, sekaligus masa lalu.

Kondisi itu membuat Polri tidak dapat bekerja secara maksimal dalam proses penegakan hukum. "Disandera oleh politik, dan masa lalu sehingga dia tidak bisa bergerak," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kondisi itu bukan dikarenakan oleh kesalahan Polri sepenuhnya. Jika Polri punya kasus tertentu dan sudah akan bergerak, tiba-tiba ada kekuatan politik yang mengancam. "Kadang ada kasus-kasus besar hilang, karena polisi menjadi bagian dari problem atau kasus itu," jelasnya.

Mahfud mengaku merasa kasihan atas apa yang dialami oleh Polri, terlebih persoalan itu tidak pernah diselesaikan secara tuntas. "Saya kenal secara pribadi dengan para pejabatnya. Niatnya baik betul dan punya tujuan, langkah yang sebenarnya ingin maju tapi terhambat oleh lingkungan politik. Saya tahu itu sehingga saya kadang menyalah-nyalahkan Polri terus nggak bisa, harus sistem politik yang diperbaiki," urainya.

Menurut Mahfud kekuatan yang dia maksudkan itu ada tetapi sulit untuk dikatakan siapa dan dari mana. "Kalau kita tahu namanya bukan politik lagi dan gampang dibongkar. Ituinvisible hand. Dari belakang (Polri) di pegang tengkuknya, 'jangan ke situ'," ucapnya.• VIVAnews