Siapakah DW, The Next Gayus?

Jakarta - Identitas mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berinisial DW yang menjadi oknum 'The Next Gayus' terungkap juga. Inisial DW adalah Dhana Widyatmika. Dia telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan telah dicekal oleh Imigrasi.

Siapakah Dhana Widyatmika?

Berdasarkan beberapa sumber dan dokumen yang dikumpulkan detikFinance, Jumat (24/2/2012) diketahui Dhana Widyatmika merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Setelah melanjutkan program sarjana, dia meneruskan studi pasca sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Setelah lulus STAN, Dhana mulai bekerja di Ditjen Pajak pada tahun 1996. Karirnya berkembang terus. Pada 2011, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Dhana Widyatmika menjabat sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.

Kemudian, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) nomor Kep-1439/PJ.01/UP.53/2011 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2011, Dhana Widyatmika dipindahkan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua.

Dhana Widyatmika merupakan PNS golongan III/c dengan pangkat penata. Ia kini berusia 37 tahun.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengungkapkan 'The Next Gayus' ini tidak lagi menjadi pegawai pajak. Karena, atas keinginannya sendiri Dhana Widyatmika ini meminta pindah ke instansi lain.

"Yang jelas dia pindah atas keinginannya sendiri, saat dia minta ke-instansi lain ya kita ngasih aja, bukan karena ada kasus, kita sendiripun tidak tahu kalau dia berkasus. DW sendiri sudah lama bekerja disini tapi berapa lama tanya kebagian kepegawaian saja, yang jelas lebih lama dari pada saya," kata Fuad di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jumat (24/2/2012).

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dedi Rudaedi mengatakan "The Next Gayus' ini tidak lagi menjadi PNS Pajak sejak 12 Januari 2012. "DW sendiri sudah bukan pegawai kami, dia pindah ke Pemda DKI namun masih bekerja di bidang perpajakan yakni Dispenda DKI Jakarta," ujarnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan oknum 'The Next Gayus' berinisial 'DW' sebagai tersangka. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini detikfinance belum bisa menghubungi Dhana Widyatmika untuk dikonfirmasi

sumber & kaskus

Peraturan Pemerintah 15,16 dan 17: Perubahan Gaji PNS, TNI, POLRI

Pada 6 Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berapa gaji mereka yang baru?

Dalam PP bernomor 15, 16, dan 17 Tahun 2012 dikatakan kenaikan gaji baru PNS, anggota TNI dan Polri berlaku sejak 1 Januari 2012. Pada penjelasan PP itu disebutkan kenaikan gaji tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (16/2/2012), PP baru itu menyebutkan, kini gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp 1.260.000 (untuk golongan 1a masa kerja 0 tahun), anggota TNI dan Polri adalah Rp 1.325.000 (untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja 0 tahun).

Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri/suami 10% dari gaji pokok dan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, tunjangan umum untuk yang tidak memegang jabatan struktural maupun fungsional.

Berikut rincian daftar gaji baru PNS, TNI, dan Polri:

• PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun, gaji pokoknya Rp 2.046.100 (sebelumnya Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000)
• PNS Golongan IVa masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700 (sebelumnya Rp 4.100.000).
• Prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun gaji pokoknya adalah Rp 1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000)
• Prajurit TNI dengan pangkat kopral kepala atau prajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisi dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok Rp 2.365.600 (sebelumnya Rp 2.134.600).
• Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)
• Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)
• Perwira TNI dengan pangkat kapten atau ajun komisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000)
• Perwira tinggi TNI dengan pangkat Brigjen, Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan Polri dengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.644.400
• Perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama, Jendral dan Marsekal atau dengan Polri dengan pangkat Jendral dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp 4.072.000).  

(Detik/dnl/ang)

Ada 10 PNS umurnya 28 tahun sampai 38 tahun dengan kekayaan mencurigakan

Pegawai Negeri Sipil yang kaya raya bukan cuma monopoli Gayus Tambunan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir temuan baru. Ada 10 PNS umurnya 28 tahun sampai 38 tahun dengan kekayaan mencurigakan. Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, meminta adanya pengawasan terkait maraknya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PNS berusia muda.

"Kami sudah menyampaikan analisis itu kepada setiap inspektorat jenderal di kementerian, terutama jika ada indikasi ada yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan bergaya hidup mewah," kata dia dalam Seminar Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas dan Profesional, Selasa, 6 Desember 2011.

Agus mencontohkan adanya indikasi gaya hidup mewah PNS muda, misalnya dengan gaji Rp 4 juta, mereka menyekolahkan anak dengan biaya per orang Rp 2 juta. "Padahal anaknya ada tiga orang," ujarnya.

Setelah melihat indikasi tersebut, para pejabat inspektorat, menurut Agus, harus memantau sistem kerja dan kewenangan tiap PNS. Beberapa contoh sektor yang rawan korupsi, yakni jabatan dengan kewenangan memungut retribusi atau pajak, memberi perizinan, atau pengadaan proyek.

Sayangnya, PNS muda yang mungkin melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang berumur 28 tahun dengan golongan 3B yang sudah memiliki kewenangan. "Mereka ini sebenarnya punya potensi. Ini anak-anak pintar," kata dia.

Sejak 2002, PPATK sudah menemukan 1.818 transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri dan non-PNS. Agus sendiri sudah mendapati ada 10 nama PNS muda berumur 28 hingga 38 tahun dengan transaksi keuangan mencurigakan.

Bahkan, ada temuan dua PNS muda yang mengadakan proyek fiktif, mengambil belasan miliar rupiah, kemudian bagi dua. Parahnya, uang itu kemudian ditransfer kepada istrinya yang melakukan pencucian uang dengan cara memasukan dana ke dalam asuransi, membeli emas, serta valuta asing. "Nama itu sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Agus.

 EKA UTAMI APRILIA