Tagihan Dhana Widyatmika Per Bulan Bisa Mencapai Rp 60-70 juta

Dhana Widyatmika berulang kali berkelit saat diperiksa Kejaksaan Agung pekan lalu. Para penyidik tak menyerah. Mereka memang menemukan dugaan menarik: Dhana pernah bekerja sama dengan Gayus Halomoan Tambunan. Karena itu, mereka memeriksa bekas accounting representative Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar II, Gambir, Jakarta Pusat, itu selama tujuh jam. Stamina lelaki berusia 38 tahun itu langsung anjlok.

Penyidik punya amunisi ampuh untuk membongkar kedok Dhana. Mereka telah mengantongi catatan transaksi dari akun jumbo Dhana. Laporan utama majalah Tempo berjudul Orang Pajak Taat Palak menyebutkan, dari catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), antara lain diketahui dia memiliki beberapa kartu kredit dengan plafon Rp 100-500 juta. Tagihan Dhana per bulan bisa mencapai Rp 60-70 juta. Padahal, gajinya saja tak sampai Rp 20 juta per bulan. (Baca: Rekening Tambun Teman Sejawat Gayus)

Duit Dhana tak hanya ngendon di dalam negeri. Pada Januari 2012, ditemukan duitnya dari sebuah bank swasta mengalir ke luar negeri. Sebesar Rp 7 miliar diinvestasikan untuk membeli saham di Hong Kong dan US$ 50 ribu buat membeli saham di Amerika. Lalu ada juga dana masuk US$ 250 juta dari Singapura. "Duit ini masih kami telusuri," kata sumber Tempo di kejaksaan tersebut.

Sebelumnya, hasil penggeledahan di kantor istri Dhana, Dian Anggraeni, menjadi "harta karun" bagi penyidik buat mengembangkan kasus itu. Dari dokumen dan data elektronik yang disita, pola kejahatan yang dilakukan Dhana mulai terungkap.

Dalam temuan itu, seorang penyidik mengatakan, Dhana pernah berkongsi dengan Gayus Tambunan mengakali kasus pajak PT Surya Alam Tunggal, perusahaan perikanan di Sidoarjo, Jawa Timur, medio 2007. Dhana diduga berperan sebagai penghubung perusahaan ini ke Gayus yang saat itu penelaah keberatan dan banding. Dengan "sentuhan Gayus", perusahaan yang seharusnya membayar pajak Rp 571 juta justru mendapat pengembalian senilai pajak itu.

Tempo

Ada 10 PNS umurnya 28 tahun sampai 38 tahun dengan kekayaan mencurigakan

Pegawai Negeri Sipil yang kaya raya bukan cuma monopoli Gayus Tambunan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir temuan baru. Ada 10 PNS umurnya 28 tahun sampai 38 tahun dengan kekayaan mencurigakan. Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, meminta adanya pengawasan terkait maraknya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PNS berusia muda.

"Kami sudah menyampaikan analisis itu kepada setiap inspektorat jenderal di kementerian, terutama jika ada indikasi ada yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan bergaya hidup mewah," kata dia dalam Seminar Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas dan Profesional, Selasa, 6 Desember 2011.

Agus mencontohkan adanya indikasi gaya hidup mewah PNS muda, misalnya dengan gaji Rp 4 juta, mereka menyekolahkan anak dengan biaya per orang Rp 2 juta. "Padahal anaknya ada tiga orang," ujarnya.

Setelah melihat indikasi tersebut, para pejabat inspektorat, menurut Agus, harus memantau sistem kerja dan kewenangan tiap PNS. Beberapa contoh sektor yang rawan korupsi, yakni jabatan dengan kewenangan memungut retribusi atau pajak, memberi perizinan, atau pengadaan proyek.

Sayangnya, PNS muda yang mungkin melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang berumur 28 tahun dengan golongan 3B yang sudah memiliki kewenangan. "Mereka ini sebenarnya punya potensi. Ini anak-anak pintar," kata dia.

Sejak 2002, PPATK sudah menemukan 1.818 transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri dan non-PNS. Agus sendiri sudah mendapati ada 10 nama PNS muda berumur 28 hingga 38 tahun dengan transaksi keuangan mencurigakan.

Bahkan, ada temuan dua PNS muda yang mengadakan proyek fiktif, mengambil belasan miliar rupiah, kemudian bagi dua. Parahnya, uang itu kemudian ditransfer kepada istrinya yang melakukan pencucian uang dengan cara memasukan dana ke dalam asuransi, membeli emas, serta valuta asing. "Nama itu sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Agus.

 EKA UTAMI APRILIA

"Nantinya, lingkungan pabrik Leces jadi hidup, ada pabrik kertas, pembangkit listrik, pabrik gula, dan pabrik alkohol," ujar Dahlan Iskan (Menteri BUMN)

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor produksi kertas, PT Kertas Leces terus mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, kerugian perseroan pada 2010 lalu mencapai Rp78 miliar.

Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan telah mengunjungi langsung pabrik kertas Leces untuk mengetahui masalah yang dialami pabrik kertas tertua kedua ini pada Idul Adha lalu. Ia langsung mengadakan rapat dengan direksi Leces.

"Saya sudah tegaskan, Leces harus cari jalan sendiri dengan kemampuan sendiri," kata Dahlan Iskan di Jakarta, Rabu.

Dahlan menceritakan, dalam kunjungannya ia melihat aset Leces yang mempunyai boiler steam berkapasitas 240 ton. Direksi Leces mengatakan bahwa boiler steam tersebut rencananya digunakan semua untuk memproduksi berbagai variasi kertas.

"Saya bilang tidak boleh begitu, saya minta Leces hanya produksi tisu MD yang diekspor ke Amerika dan kertas security. Sebab, hanya dua produk tersebut yang mampu bersaing di pasar, sehingga saya minta Leces fokus di dua produk itu," ujarnya.

Untuk memproduksi dua produk kertas tersebut, Dahlan mengaku hanya membutuhkan boiler steam berkapasitas 10 ton. Sisa kapasitas boiler steam 230 ton digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik turbin dan bisa memproduksi listrik sebesar 60 megawatt.

Sedangkan untuk menggerakkan boiler steam sendiri akan mengonsumsi listrik sebesar 10 megawatt. Untuk itu, dia mengatakan bahwa sisanya bisa dijual ke PLN.
Dahlan juga mengusulkan, bahan baku berupa ampas tebu yang didapat dari pabrik gula Jatiroto bisa dijual. Sebab, bahan baku itu laku dijual ke pasaran.

"Nantinya Leces akan mendapatkan pendapatan dari listrik sebesar Rp100 miliar per tahun, penjualan bahan baku Rp100 miliar, jual kertas tisu Rp100 miliar, dan jual kertas security Rp50-60 miliar. Jadi, Leces tidak perlu bantuan dari PPA (Perusahaan Pengelola Aset) lagi," tutur mantan dirut PLN ini.

Sementara itu, lokasi pabrik kertas Leces di Probolinggo yang masih luas, Dahlan meminta agar sisanya yang tidak digunakan untuk dibangun pabrik gula oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan ditargetkan jadi pada 2014. Nantinya, pabrik kertas Leces akan menerima bahan baku berupa ampas tebu dan bisa juga didirikan pabrik alkohol.

"Nantinya, lingkungan pabrik Leces jadi hidup, ada pabrik kertas, pembangkit listrik, pabrik gula, dan pabrik alkohol," ujarnya. (Adi-VIVAnews)

"BW (Bambang Widjojanto) banyak dukungan masyarakat untuk masuk ke dalam calon pimpinan KPK dan saya kira dia favorit. Jadi, ini salah satu favorit karena dia sejak awal menunjukkan prestasinya," kata Martin saat di temui usai acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 5 November 2011

Advokat senior Bambang Widjojanto kini mulai menjadi calon yang diidamkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menduduki kursi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi III DPR, Martin Hubarat, menuturkan Bambang Widjojanto telah mendapat banyak dukungan dan simpati dari anggota DPR dan kalangan masyarakat.
"BW (Bambang Widjojanto) banyak dukungan masyarakat untuk masuk ke dalam calon pimpinan KPK dan saya kira dia favorit. Jadi, ini salah satu favorit karena dia sejak awal menunjukkan prestasinya," kata Martin saat di temui usai acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 5 November 2011.
Diketahui, ada delapan nama calon pimpinan KPK yang lolos ke DPR secara berurutan dari posisi tertinggi adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Jaksa Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi.
Sementara itu, pengamat politik, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, ada dua calon pimpinan KPK yang meraih nilai tertinggi, yakni Bambang Widjanarko dan Yunus Hussein.
Menurutnya, keduanya memiliki kapasitas yang cukup baik. "Kalau dari sisi keberanian, Bambang lebih berani. Sementara Yunus, lebih hati-hati," kata dia.
Ikrar menambahkan, kehati-hatian Yunus tersebut bisa disebabkan adanya batasan-batasan dalam undang-undang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK atau karena hal lain.
"Bambang lebih teruji. Keberanian dia dalam memperjuangkan ham di papua," ujarnya.

VIVAnews