Tokoh Nasional dan Politisi di Ultah I Nasional Demokrat (1 Feb 2011)

Jakarta - Ulang Tahun pertama Nasional Demokrat (Nasdem) dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan politisi berbagai partai. Dari pantuan Detikcom, beberapa tokoh nasional yang menghadiri acara Nasdem tersebut adalah mantan Wakil Presiden Jusuf kalla, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua PP Muhamamdiyah Din Syamsuddin.

Selain itu, tokoh-tokoh politik juga ikut meramaikan acara tersebut yang diselenggarakan di Planary Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/2/2011).Tokok politik tersebut di antaranya, Ketua Umum Hanura Wiranto, politisi Hanura Akbar Faisal, Siswono Yudhohusodo dan beberapa tokoh lain. Tampak juga pengacara senior OC Kaligis. Seluruh peserta VVIP tersebut duduk di kursi depan.

Rujukan ...

Berpolitik Santun dan Pencitraan, tapi Rakyat Bingung (JE Sahetapy)

Kalau soal Cirus Sinaga, terus terang saja (JE Sahetapy), saya tidak begitu respect sama dia. Karena saat dia jadi jaksa menangani Antasari Azhar, semua omongannya, tuduhannya dan tuntutannya sama sekali tidak mencerminkan seorang yang beradab. Dia gali lubang untuk orang lain seenaknya, sekarang dia terperosok sendiri ke dalamnya.

Saya terus terang dan berpikir bahwa Kejaksaan itu sebetulnya sudah lama terjadi pembusukan di sana. Tidak hanya di Kepolisian tapi juga Kejaksaan. Apalagi di pengadilan. Saya selalu katakan, ikan yang busuk itu ada di kepalanya bukan di ekornya. Bau busuk tidak di rakyat, tetapi di kepala-kepala di atasnya itu. Sehingga Adnan Buyung Nasution dulu saat zaman Presiden Soeharto bilang ke saya, jadi Sahetapy, kepalanya yang dipotong? Anda yang katakan bukan saya sambil tertawa.

Begini waktu zaman Pak Harto, meskipun pemerintahannya diktator, tapi kita tahu arahnya. Tapi sekarang ini dengan politik yang katanya penuh kesantunan dan pencitraan, kita malah bingung, mau dibawa ke mana kita ini. Jadi yang kita minta dari Presiden sekarang ini, kalau bisa tegas, baik terhadap kepolisian maupun kejaksaan. Dia harus back up juga KPK jangan ragu-ragu.

Saya gatal juga ketika dia bilang, saya tidak mau intervensi. Ya kalau tidak mau intervensi, polisi dan jaksa jangan di bawah beliau saja. KPK kan dibentuk UU, sehingga Presiden tak bisa intervensi, kalau satgas yang dibentuk Instruksi Presiden (Inpres) sebenarnya tidak jelas dan tidak ada di dunia mana pun satgas-satgas seperti itu. Menurut hemat saya, sesuai UU, Kejaksaan dan Polisi bisa langsung diintruksikan dan ditugaskan oleh Presiden, ayo kerjakan ini, lakukan itu, tugaskan. Kalau lepaskan ini, tahan itu, ya itu nggak boleh, itu namanya intervensi.

Rujukan ...

"Sangat tersinggung saya," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi

"Ya, sangat tersinggung, ada koin untuk Presiden. Sangat tersinggung saya," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada wartawan di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Selasa, 1 Februari 2011.

Apakah Presiden tersinggung juga?
"Ya, semua. Beliau (SBY) bagaimana tidak? Wong, dia sama sekali tidak mengeluh," Sudi menegaskan.

Menurut dia, Presiden sama sekali tidak melontarkan keluh-kesah soal gajinya saat berpidato di hadapan para pimpinan TNI/Polri beberapa waktu lalu. "Mereka (pengumpul koin) salah menafsirkan. Mereka itu tidak mendengar apa yang disampaikan Presiden dalam rapim TNI/Polri," kata Sudi.

Rujukan ...

Sebagian besar yang menolak adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa (WNI di Mesir)

"Sebagian besar yang menolak adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa," kata Kepala Divisi Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Bambang Purwanto, kepada VIVAnews.com, Selasa, 1 Februari 2010.

Kementerian Luar Negeri menduga penolakan itu dikarenakan mahasiswa khawatir akan kehilangan beasiswa dan fasilitas pendidikan yang selama ini mereka telah terima. Selain itu, mereka juga khawatir tidak memiliki dana untuk kembali lagi ke Mesir kelak, bila kondisi sudah membaik.

Rujukan ..

Terdakwa Telah Ceroboh, Tidak Hati-hati, dan Sembrono Menyimpan Rekaman Video (Hakim)

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo berpendapat, yang paling penting dalam kasus ini adalah siapa yang menyebarluaskan video mesum itu. "Dalam posisi Ariel tidak tahu penyebarluasannya, ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban," kata Rudy saat dihubungi VIVAnews, Selasa 1 Februari 2011.
Penyebar adalah pihak yang paling bertanggung jawab. "Tanpa publikasi, video itu nggak akan sampai ke masyarakat. Masalahnya, apakah penyebaran itu permintaan Ariel atau tidak. Kalau minta  disebarluaskan, berarti Ariel sakit jiwa," kata Rudy. "Namun, jika tidak, di satu sisi ia bisa dikatakan korban."

Namun, hakim punya pendapat sendiri. Dalam pertimbangan putusannya kemarin, hakim menilai Ariel telah berbuat sembrono. "Terdakwa telah ceroboh, tidak hati-hati, dan sembrono menyimpan rekaman video,” kata ketua majelis hakim, Singgih Budi Prakoso, membacakan pertimbangannya.

Rujukan ..

Malah Itu Bagus (Mahfud MD)

"Itu nggak apa-apa, jangan dirisaukan. Malah itu bagus," ujar Mahfud. Bagus yang dia maksud adalah dalam konteks efisiensi hubungan antar lembaga negara. Bila memang DPR sudah bulat menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, maka kelak unsur Pimpinan KPK yang hadir penuhi undangan rapat dari Komisi III DPR cukup Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Malah kebetulan agar pimpinan lain KPK bisa focus ke pekerjaannya, perkara bisa diproses semua tanpa diganggu oleh siapapun. Yang datang (ke DPR -red) cukup Busyro saja. Kalau ditanya soal data teknis yang menyangkut kedua orang (Bibit dan Chandra -red)itu, bilang saja tidak tahu," papar Mahfud.

Lebih lanjut mantan politisi PKB ini menjelaskan, aksi penolakan dari DPR bukan tindakan hukum. Melainkan lebih kepada tindakan politik.

Rujukan ...