Ternyata Memang Dhana Widyatmika: "Sang Lelaki di Pintu Sorga"

Lima tahun lalu, Majalah Tarbawi menulis sosok pria yang begitu luar biasanya merawat ibunya yang sedang sakit ginjal. Pria muda itu bernama Dhana Widyatmika. Nama yang sama dengan tersangka kasus rekening gendut pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Reporter Majalah Tarbawi, Widowati, yang lima tahun lalu mewawancarai pria itu membenarkan semua ciri dan data atau informasi pria yang diwawancarainya sama dengan ciri pria yang saat ini menjadi tersangka rekening gendut. Begitu juga dengan fotonya. Selengkapnya di sini.

Menurut Widowati, foto Dhana lima tahun lalu itu sama dengan tersangka kasus pajak. Kendati demikian, Widowati kepada VIVAnews berat memastikan bahwa itu adalah Dhana yang sama. Bagaimana dengan Dhana Widyatmika soal wawancaranya dengan Majalah Tarbawi lima tahun lalu?

Pengacara tersangka Dhana Widyatmika, Daniel Afredo membenarkan bahwa pria yang diwawancarai Majalah Tarbawi edisi khusus Ramadhan itu adalah kliennya yang saat ini menjadi tersangka. "Iya, itu Majalah Tarbawi benar tentang Dhana," kata Daniel dalam pesan tertulis kepada VIVAnews.

Daniel masih belum bisa bercerita banyak soal Dhana di Majalah Tarbawi, karena saat ini dirinya sedang ibadah pagi. Tulisan Majalah Tarbawi itu menceritakan perjuangan pria lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia itu yang merawat ibunya begitu gigih dan penuh pengorbanan.

Dalam satu tulisan, pegawai golongan IIIC yang menurut sumber VIVAnews rekeningnya mencapai lebih Rp30 miliar itu, sampai-sampai rela menadahkan tangannya untuk kotoran ibunya. "Memang begitulah pengabdian dia ke orangtuanya," kata Daniel.

Kejaksaan sejak Jumat malam 2 Maret 2012 ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Kejaksaan telah menyita sejumlah aset Dhana seperti 17 unit mobil truk darishowroom-nya, surat-surat berharga, logam mulia emas, satu unit mobil Daimler Chrysler, dan beberapa rekening.

Judul tulisan yang beredar di facebook dan twitter tertulis "Dhana Widyatmika, Lelaki di Pintu Surga." Widowati membenarkan bahwa tulisan itu merupakan hasil wawancara dirinya tapi, judul tulisan yang beredar di dunia maya itu salah. Judul aslinya "Meski Dalam Kondisi Sakit, Berkah dari Ridho Ibu Tidak Berubah." (eh)

VIVAnews

Pemerintah Belanda Akhirnya Meminta Maaf Atas Kejadian Berdarah 9 Desember 1947

Besok, pada Jumat 9 Desember 2011, penantian panjang korban pembantaian Rawagede akan berakhir. Setelah 64 tahun ingkar, Pemerintah Belanda akhirnya meminta maaf atas kejadian berdarah 9 Desember 1947 itu.

Kata "maaf" ini tak didapat dengan gratis, tapi dengan perjuangan hukum yang panjang, hingga ke negeri Belanda. Dua dari sembilan penggugat bahkan telah meninggal dunia, sebelum sempat menikmati kemenangan itu. Salah satunya, Saih bin Sakam, korban langsung dari tragedi tersebut.

Jeffrey Pondaag, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) yang pantang menyerah memperjuangkan kasus Rawagede menceritakan, asal mula keterlibat dalam kasus itu. "Bagi orang Indonesia yang tinggal di Belanda sejak tahun 1969, saya terkejut membaca dan melihat bagaimana Belanda menjelekan perjuangan kita," kata dia Kantor Komhas HAM, Jakarta, Kamis 8 Desember 2011.

Belanda bahkan punya sebutan kasar bagi para pejuang kemerdekaan, termasuk pada Soekarno. "Dikatakan sebagai perampok, ekstrimis dan teroris," kata dia.

Jeffrey merasa terpanggil untuk meluruskan sejarah. Pada tahun 2006 ia mengirim surat protes ke pemerintah Belanda, tanpa hasil. "Lalu ada satu komite dan pada 2006, mencari jalan untuk membuka ini (Rawagede) secara hukum," kata dia, yang lalu menghubungi seorang dosen untuk menyelidiki kasus ini.

Awalnya, menulis surat ke pemerintah Belanda untuk menyelesaikan kasus tersebut secara silaturahmi. Namun ditolak. Jalur hukum pun ditempuh.

Jeffrey menambahkan, tanpa dukungan dari masyarakat Belanda dan sejumlah orang di Indonesia, kasus ini tak akan jalan. "Donasi yang didapat dari Belanda langsung saya serahkan ke para janda di Rawagede. Banyak orang mengira saya mendapat income dari masalah ini, kami tetap bekerja secara sukarela," kata dia. "Jangan dikira kami mendapat keuntungan, ini bukan masalah pribadi tapi kebangsaan."

Di Belanda, Jeffrey menambahkan, Indonesia dianggap sebagai negara yang tak setara dengan negeri yang pernah menjajahnya. "Indonesia harus ambil sikap."

Sementara, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, yang saat ini penting dilakukan adalah bagaimana para keluarga korban bisa menikmati hak mereka. "Bagaimana caranya mereka benar-benar memegang dana yang mereka berhak itu."

Dia menambahkan, permintaan maaf dan ganti rugi adalah hal yang bisa diberikan pemerintah Belanda. Sebuah kemenangan bagi semua pihak yang memperjuangkannya. "Kita sendiri, bukan pemerintah kita."• 

VIVAnews