"Banyak masalah yang selesai di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian dan ada perubahan-perubahan atas beragam regulasi. Penghargaan itu pengakuan masyarakat Asia kepada Indonesia," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam sebuah perbincangan santai di kediamannya, di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, pekan lalu, saat ditanya terkait rencana pemberian penghargaan tersebut.
Penghargaan tersebut dijadwalkan akan diberikan kepada Hatta di Hotel Palace, San Fransisco, Amerika Serikat, pada 8 Nopember 2011. Pada hari itu, Hatta dinobatkan sebagai penerima Asia Society's Public Policy Award.
Asia Society ini tergolong perkumpulan besar dan terhormat di Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1956 oleh John D. Rockefeller Ketiga. Pada awalnya dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan tentang Asia di Amerika Serikat, sekarang, Asia Society telah menjadi organisasi global, dengan kantor yang tersebar di Amerika Serikat dan Asia.
Pada tahun 2011, Asia Society untuk pertama kalinya memilih pemimpin dari dua sisi, yakni dari sisi Amerika Serikat dan sisi Asia. Sebagai pemimpin pertama dari sisi Amerika Serikat dipilih Henrietta Holsman Fore, mantan pejabat senior Amerika Serikat pada U.S. Agency for International Development (USAID). Adapun dari sisi Asia terpilih Ronnie C. Chan, pengembang properti terkemuka di Hong Kong dan China.
"Pusat gravitasi global beralih dan mengarah ke Asia, yang memiliki negara-negara dengan perekonomian yang tumbuh dengan cepat. Asia Society berpikir dengan kreatif tentang bagaimana mengadaptasi dan tumbuh sebagai perkerabatan terpenting abad 21," ujar Fore dalam situs Asia Society.
Sumber penghargaan
Sebagai dasar penghargaan yang diberikan kepada Hatta Rajasa, beberapa masalah yang diselesaikan di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian antara lain masalah pembagian jalur truk dari luar Jakarta untuk menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Masalah menimbulkan perdebatan tajam antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan.
Proyek utama yang diputuskan di kantor Hatta adalah penetapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI ini diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2011.
MP3EI ini menargetkan pendapatan per kapita pada akhir tahun 2025 mencapai AS$ 14.250-15.500, naik di atas pendapatan per kapita saat ini yang ada diposisi AS$ 3.000 dollar AS). Fokus MP3EI adalah delapan program dengan 22 kegiatan ekonomi.
Delapan program adalah pertanian, pertambangan, energi, industri, keluatan, parawisata, dan telematika. Adapun 22 kegiatan ekonomi yang difokuskan adalah, perkapalan, tekstil, makanan-minuman, besi baja, alat utama sistem persenjataan, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perkayuan, minyak dan gas. Selain itu, batubara, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, parawisata, pertanian pangan, pengembangan kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi-Tangerang, Jembatan Selat Sunda, peralatan transportasi dan telematika.
Total investasi yang terindikasi untuk mendukung proyek-proyek MP3EI adalah senilai Rp 4.012 triliun, yakni dengan kontribusi dari swasta sebesar 51 persen, pemerintah 10 persen, badan usaha milik negara 18 persen, dan campuran 21 persen. Investasi itu sebesar Rp 1.290 triliun mengalir ke pulau Jawa, lalu Rp 945 triliun dialokasikan ke pulau Kalimantan, Rp 714 triliun di Sumatera, Rp 622 triliun di Papua dan Kepulauan Maluku, Rp 309 triliun ke Sulawesi, dan Rp 133 triliun ke Bali-Nusa Tenggara.
"Saya menyiapkan MP3EI ini tidak setengah-setengah, harus melalui tiga kali retreat (pertamuan untuk membahas suatu masalah secara mendalam). Itu yang membuat Malaysia memang lebih cepat membuat masterplan. Saya ingin ini matang sebelum diluncurkan," ujar Hatta.
detikNews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar