Ada Soal Ujian yang Lecehkan Gus Dur

Tasikmalaya - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendesak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengungkap pembuat soal ujian akhir sekolah (UAS) tingkat SMA/MA yang dinilai menghina almarhum Gus Dur. Desakan ini muncul saat pertemuan antara pihak PC NU dengan pejabat Kemenag Kota Tasikmalaya, DPRD, dan Dinas Pendidikan membahas soal ujian tersebut, Senin, 10 Desember 2012.

"Kami minta Kemenag Provinsi Jabar untuk selesaikan soal ini secara hukum. Cari pihak yang terlibat dalam pembuatan soal dan materi yang jadi bahan (pembuatan soal), yakni buku tersebut (sejarah)," kata Ketua GP Anshor Kota Tasikmalaya, Atang Setiawan, Senin, 10 Desember 2012.

Sebelumnya, soal UAS mata pelajaran sejarah tingkat SMA/MA Nomor 33 dinilai melecehkan Gus Dur. Soal tersebut berisi pertanyaan penyebab jatuhnya pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jawaban pilihan ganda ini ada lima, yakni karena kasus Brunei Gate dan Bulog Gate, pidato kontroversial, dukungan terhadap keluarga Cendana, mengeluarkan dekrit, dan bubarkan DPR.

Atang juga mendesak agar soal ujian dianulir dan buku sejarah ditarik. Selain itu, dia meminta Kemenag meminta maaf di media massa selama tujuh hari.

Pada kesempatan itu, Ketua PC NU Kota Tasikmalaya, Iman Saputra, mengatakan buku sejarah yang diterbitkan CV Cempaka Putih, Klaten, sangat sentimen terhadap Gus Dur.

"Materi buku itu hanya menonjolkan kelemahan-kelemahan Gus Dur. Keberhasilan-keberhasilannya mana? Tak ada yang diungkap. Itu sentimen," jelas dia.

Menurut dia, sejarah pemerintahan Gus Dur tidak seperti yang dimuat di buku. Karena itu, penyusun buku harus diberi sanksi. "Untuk pembuat soal (UAS) dan kisi-kisi, mereka kan membuat itu sesuai buku. Mereka taat buku," kata dia.

Kepala Kemenag Kota Tasikmalaya Ahmad Fathony menerangkan, Kemenag Wilayah Jabar memohon maaf atas keteledoran mengenai pembuatan soal dan buku sejarah tersebut. Selain itu, Kemenag akan menarik buku-buku sejarah yang dinilai keliru dan harus diluruskan. Terkait soal UAS, pihaknya akan menganulir satu soal yang dianggap melecehkan Gus Dur. "Dari Kanwil Jabar juga sudah menemui keluarga Gus Dur di Ciganjur," Ahmad menjelaskan.

Ditanya apakah munculnya soal tersebut sengaja direkayasa, Ahmad membantahnya. Kata dia, tak ada rekayasa, tapi hanya keteledoran dari pihak editor yang berdampak pada tersinggungnya warga Nahdliyin.

"Hal ini mungkin ada kelemahan dari segi editor sehingga muncul soal seperti itu," kata Ahmad.

Pantauan Tempo, ketika pertemuan Pengurus NU dan Kemenag berlangsung berlangsung, aktivis PMII dan IPNU mengadakan aksi unjuk rasa di luar kantor PC NU Kota Tasikmalaya, Jalan Dr Sukardjo. Mahasiswa sempat menggembosi empat ban mobil bernopol Z 22 H milik Kemenag Kota Tasik. Mahasiswa juga menutup Jalan Dr Sukardjo. Pertemuan antara PC NU dengan Kemenag dimulai pukul 09.00 sampai pukul 13.00 WIB.

Sumber: *

Harga Kawin Kontrak Perawan di Puncak Rp 50 juta

Seperti pernikahan umumnya ada juga mahar alias mas kawin bagi pelaku kawin kontrak. Makin cantik maharnya makin mahal. Apalagi jika si gadis masih perawan, harga yang dikeluarkan bisa puluhan juta.

Harga sebesar ini tak masalah bagi pria berkantong tebal. Demi menikah beberapa hari dengan perawan, tarif puluhan juta rupiah dinilai sepadan. Dari sini terlihat kawin kontrak tak ubahnya dengan prostitusi biasa.

"Pernikahan pertama kalau masih perawan harganya beda. Kalau masih perawan kita dijatah mahar besar. Misalnya Rp 80 juta ya berarti di ijabnya ada mahar Rp 80 juta," aku Sarah, seorang pelaku kawin kontrak, kepada merdeka.com pekan lalu di Puncak.

Sarah pun mengaku masih perawan saat pertama kali terjun ke bisnis ini. Dia menjual mahkotanya Rp 50 juta pada 'suami' pertamanya.

"Aku waktu itu 20 tahun. Kawin kontrak pertama aku pas masih perawan, aku dapat Rp 50 juta. Tapi bukan untuk aku sendiri. Untuk aku bagi juga dengan makelarnya. Aku dapat 50 persen," kata wanita yang menolak difoto wartawan ini.

Setelah itu Sarah mengaku tak menyesal atau takut. Gadis belia ini menikmati profesi barunya sebagai pelaku kawin kontrak. Sarah tergiur lembaran uang yang bisa didapatnya dengan mudah.

"Enggak. Cuma takutnya keluarga tahu aja," ucap Sarah pelan.

Sumber: *

Jokowi Kucurkan Bantuan untuk Perbaiki Jembatan di Srengseng Sawah

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengunjungi lokasi jembatan mengenaskan di Srengseng Sawah, Jaksel. Jokowi pun sempat uji nyali berjalan di jembatan itu. Nah, selepas mencoba jembatan, dia pun meminta agar biaya untuk perbaikan jembatan dihitung.

"Tolong dihitung anggarannya berapa," kata Jokowi kepada Ketua RT di Srengseng Sawah, Sabtu (8/12/2012).

Kemudian, Jokowi pun meminta agar ajudannya mencatat biaya untuk perbaikan itu. Kemudian dia kembali berpesan kepada warga agar tidak ada anak-anak yang menyeberang lagi.

"Ini saya ngeri, harus rampung cepat ya," jelas Jokowi.

Jokowi juga sempat memberikan bantuan dana kepada warga untuk melakukan perbaikan sementara. Jembatan itu sudah 30 tahun dan sudah 2 kali direnovasi.

Sumber: *

Komjen Nanan: Jangan Kompromi dengan Polisi Korup

Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna punya pesan menyambut hari antikorupsi 9 Desember. Dia meminta agar masyarakat membantu kepolisian dalam mewujudkan polisi yang bersih. Bagaimana caranya?

"Maklumat kapolri mengatakan, tolong masyarakat jangan kompromi dengan polisi brengsek, jangan kompromi dengan polisi korup," kata Nanan di Bandung, Sabtu (8/12/2012).

Nanan menjelaskan, polisi sudah berkomitmen untuk menciptakan polisi yang antikorupsi dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Itu semua bisa dilakukan dengan bantuan masyarakat.

"Polisi kan sudah komitmen dengan memasang pin di dadanya soal antikorupsi. Itu menjadi pelayan prima, anti korupsi, anti kekerasan," jelasnya.

Pemasangan pin itu pun bukan pura-pura, tapi sepenuhnya menjadi tekad kepolisian. "Itu komitmen dan tekad bersama-sama. Jangan mengiming-imingi polisi di jalan. 'Sudahlah pa, daripada ditilang dikasih saja'," jelas Nanan.

Sumber: *

Kerja KPK Bikin Merinding dan Haru

Dalam sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah hampir berusia sembilan tahun, baru sekarang lembaga ini menetapkan seorang menteri kabinet aktif sebagai tersangka.

Adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng yang menjadi menteri kabinet aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Andi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

KPK memang belum resmi mengumumkan Andi sebagai tersangka. Namun, dari dokumen surat permohonan pencegahan ke luar negeri yang dikirim KPK kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 3 Desember lalu, dengan jelas status Andi disebut sebagai tersangka.

Berikut kutipan surat permohonan pencegahan tersebut. ”Diberitahukan kepada Saudara (Dirjen Imigrasi) bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga/pengguna anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga”.

Nama proyek Hambalang mulai terungkap ketika bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam pelariannya, Nazaruddin berceloteh soal proyek Hambalang yang dikorupsi dan uangnya mengalir ke arena Kongres Partai Demokrat.

Sejak itulah sejumlah nama petinggi partai penguasa itu disebut-sebut terlibat, antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi yang di partai menjabat Sekretaris Dewan Pembina.

KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek Hambalang sekitar Oktober 2011. Saat itu KPK masih dipimpin komisioner periode kedua. KPK baru menaikkan status penanganan kasus Hambalang dari penyelidikan menjadi penyidikan pada 19 Juli silam. Saat itu pun KPK baru berani menetapkan pejabat eselon II, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, sebagai tersangka. Deddy adalah pejabat pengguna komitmen di proyek Hambalang.

Tak berapa lama setelah penetapan Deddy sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Deddy adalah anak tangga pertama. Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga mengungkapkan, ibarat pohon, Hambalang adalah pohon besar dengan banyak dahan dan ranting tindak pidana korupsi.

Namun, di tengah-tengah upaya KPK mengungkap tuntas kasus korupsi proyek Hambalang, sejumlah kendala menghadang. Agustus lalu, seusai menyidik kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri, dengan tersangka antara lain dua petinggi Polri aktif, Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, KPK disibukkan dengan penarikan penyidiknya yang berasal dari Polri secara besar-besaran. Ada 20 penyidik yang ditarik pada September lalu.

Seusai menahan Djoko di rutan militer Guntur, Polri kembali menarik 13 penyidiknya yang bertugas di KPK. Bahkan, penyidik yang telah memilih menjadi pegawai tetap di KPK juga ikut ditarik.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengatakan, di tengah upaya pelemahan dan serangan balik para koruptor terhadap KPK, penetapan Andi yang merupakan menteri aktif sebagai tersangka jelas harus diapresiasi. ”Kita tahu untuk kesekian kalinya Polri menarik penyidiknya,” kata Febri.

Menurut Bambang, penarikan itu membuat sekitar 30 persen tenaga penyidik berkurang. Namun, justru di tengah-tengah krisis itu, KPK menetapkan Andi sebagai tersangka.

”Sejujurnya, saya suka merinding yang disertai rasa haru,” ujar Bambang menanggapi kerja keras penyelidik dan penyidik di tengah krisis yang melemahkan kekuatan KPK.

Wakil Ketua KPK lainnya, Busyro Muqoddas, mengatakan, ”Ini semata-mata amanah yang harus ditegakkan karena kami bertanggung jawab kepada masyarakat dan akhirat kelak.”

Sumber: *

Skandal Aceng Fikri Bikin Garut Mendunia

Garut sudah terkenal dengan dodol dan domba. Tapi kali ini Garut menjadi lebih terkenal dengan kasus skandal pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora (18). Pernikahan yang bertahan 4 hari, dan memancing unjuk rasa warga menuntut mundurnya Aceng juga menjadi pemberitaan media internasional.

Berdasarkan penelusuran detikcom, Rabu (5/12/2012) dua kantor berita asing Associated Press (AP) dan Agence France de Press (AFP) pun menyorot kasus Aceng Fikri. 2 Kantor berita itu banyak dikutip media internasional lainnya.

Nah, selain dua kantor berita itu, media asing lainnya, The Guardian, media asal Inggris, menulis judul 'Indonesians protest over Garut chief's text-message divorce'. Dalam pemberitaannya media ternama di Inggris ini mengulas pernikahan dan perceraian Aceng dan maraknya unjuk rasa.

Media AS Huffingtonpost juga menulis kisah skandal Aceng dengan judul 'Aceng Fikri, Indonesia Official, Divorces Via Text Message To Teen Wife After 4 Days, Protests Follow'. Media asal Inggris, BBC, juga mengupas soal skandal Aceng dengan judul 'Outrage after Indonesian official divorces teenage bride'.

Aceng kini menjadi sorotan di dalam negeri. Mulai dari Presiden SBY yang menilai perilaku Aceng tak pantas sampai siswa SD di Garut ikut unjuk rasa menuntut Aceng mundur.

Aceng juga sudah muncul beberapa kali. Terakhir pada Selasa (4/12) malam, dia kembali meminta maaf kepada warga Garut dan masyarakat indonesia. Aceng juga mengancam melaporkan mantan istrinya Fany atas pencemaran nama baik.

Sumber: *

Negara Rugi Rp 39,3 Triliun Akibat Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqqodas, menyatakan sepanjang 2004-2011 negara telah dirugikan Rp 39,3 triliun akibat korupsi. Menurut dia, korupsi sudah menjalar hingga ke orang-orang yang terdidik.

"Banyak yang merupakan produk dari universitas," kata Busyro dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Selasa, 4 Desember 2012.

Menurut Busyro, dari kerugian negara tersebut, jika digunakan untuk pembangunan bisa membangun 393 ribu unit rumah untuk orang miskin atau membangun 311 ruang unit kelas untuk sekolah dasar. "Bahkan bisa juga diberikan untuk 68 juta anak SD agar sekolah gratis," ujarnya.

Berdasarkan catatan KPK, sedikitnya ada sepuluh kelompok yang harus berurusan dengan komisi antirasuah ini. Mereka di antaranya adalah 106 orang besar dari pejabat eselon I, II, dan III, 31 orang bupati/wali kota, 65 orang dari DPR/DPRD, enam orang dari pejabat kementerian/lembaga, empat orang duta besar. "Ada juga hakim, jaksa, dan terbaru Jenderal Kepolisian. Ini menyedihkan," kata Busyro.

Ia berharap agar Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi contoh lembaga pemerintahan yang bersih. Harapan terhadap institusi ini sangat besar karena merupakan pilar penerimaan negara untuk pembangunan. "Adanya beberapa kasus yang terjadi di Ditjen Pajak jangan menjadikan semuanya patah. Harus dibuktikan lembaga ini bersih," tuturnya.

Untuk mendorong pemerintahan bersih dari korupsi, terutama di Direktorat Jenderal Pajak, Busyro berjanji KPK akan membantu segala sesuatu yang diperlukan. Namun, KPK juga minta diberikan akses untuk melakukan upaya pencegahan di Kementerian Keuangan. "Ini sebagai bentuk sinergi berdasarkan kewenangan," ucapnya.

Sumber: *

Ahok: Boikot ''Cara Konyol'' Penyelenggara PRJ

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam memboikot Pekan Raya Jakarta. Alasannya, DKI Jakarta menolak sewa stan sebesar Rp 4 miliar dalam ajang itu.

"Kita sudah bayar event organizer, kita bikin dia dapat untung. Masak masuk pun kita masih disuruh bayar," kata Ahok dalam sebuah video rapat yang diunggah di YouTube (Baca di sini). "Boikot, kita tidak usah datang."

Menurut Ahok, dengan harus mengeluarkan dana sebesar itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak usah lagi promosi melalui Pekan Raya Jakarta. "Pekan Raya Jakarta tidak perlu ikut, bila perlu. Pusing-pusing amat. Rp 4 Miliar itu bayar stan, kan?"

Ahok kembali menegaskan, DKI Jakarta ingin mengikuti PRJ tanpa ditarik biaya sewa stan. "Minta jatah preman, punya kita. Kalau enggak kasih, kita enggak usah ikut," kata dia. "Kita persoalkan kalau tidak dikasih. Ini acara kita. Mana ada acara kita, kita disuruh bayar. Jadi enggak bener. Itu saya enggak suka. Cara-cara dia itu emang konyol."

Dana itu terungkap dari video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan BPMP & Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta". Video tadi diunggah ke YouTube oleh pemprov DKI. BPMP mengalokasikan dana Rp 4 miliar untuk ikut Pekan Raya Jakarta.

Sumber: *